Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar bahwa dirinya bisa disikat habis-habisan oleh para politisi, anggota DPRD hingga kepala daerah lantaran keputusannya untuk memangkas transfer ke daerah (TKD) 2026. Hal ini memicu protes keras sejumlah Kepala Daerah yang beberapa waktu lalu sempat mendatangi Kementerian Keuangan.
Candaan itu ia sampaikan ketika dirinya menghadiri Forum Dialog Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025). Acara ini dihadiri sejumlah petinggi Golkar, para anggota DPRD, serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai provinsi dan kota.
Baca Juga: Diancam Terus Sama Purbaya, Bea Cukai Mulai Berbenah
“Datang ke sini lebih ngeri lagi. Di sini ada pemda, DPRD yang anggarannya baru saya potong. Ini presentasinya pembantaian menkeu oleh anggota partai. Saya biasa dibantai kok. Aman,” ujarnya yang disambut tawa para peserta.
Purbaya menjelaskan dirinya memahami keresahan tersebut. Apalagi karena kebijakan pemotongan itu diputuskan sebelum ia resmi menjabat sebagai menteri.
“Saya belum jadi menkeu saat dipotong. Dasar pemotongan tidak terlalu jelas bagi saya. Kenapa dipotong 50, 60, 70%? Mana bisa hidup daerah,” ujarnya.
Purbaya menambahkan keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait penyesuaian TKD didasari pertimbangan efisiensi anggaran negara dan adanya temuan penyimpangan belanja di sejumlah daerah. Pemerintah menilai koreksi anggaran diperlukan agar belanja daerah lebih tepat sasaran dan disiplin.
Meski begitu, Purbaya menekankan pentingnya perbaikan tata kelola keuangan daerah. Ia menegaskan peluang revisi anggaran sangat terbuka apabila daerah menunjukkan peningkatan kinerja pada kuartal I 2026.
“Kalau bagus, saya hadap presiden minta anggaran pemda direvisi. Kalau kita mampu, uang kita cukup harusnya sih,” tuturnya.
Baca Juga: Kinerja Menteri Purbaya Disanjung Dato Sri Tahir
Dengan pernyataan tersebut, Purbaya memberi sinyal hubungan pusat dan daerah tetap terbuka untuk dialog, sepanjang pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
