Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal menyoroti perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Dia menilai intensitas perjalanan kepala negara ke luar negeri selama menjabat terlampau tinggi.
Menurut Dino, tingginya frekuensi lawatan internasional tersebut memunculkan anggapan di masyarakat bahwa aktivitas perjalanan Presiden sudah berada di luar kebiasaan yang lazim dilakukan kepala negara.
Baca Juga: Harta Seskab Teddy Indra Wijaya Naik Jadi Rp20,1 Miliar, Didominasi Properti dan Kas
“Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan luar negeri. Semenjak menjabat menjadi Presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri," kata Dino dilansir Selasa (2/6/2026).
"Tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," tambahnya.
Dino juga menyoroti besarnya anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk setiap kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Biaya tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari tim pendahulu, transportasi udara, akomodasi, logistik, pengamanan, hingga kebutuhan delegasi.
“Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," katanya.
Sebagai solusi, Dino menawarkan sejumlah langkah untuk meningkatkan efisiensi diplomasi Indonesia. Salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan video conference atau sambungan telepon dalam menjaga komunikasi dengan para pemimpin negara sahabat.
Menjawab Kritik Dino
Kritik Dino langsung ditanggapi berbagai pihak, banyak yang mendukung tetapi tidak sedikit pula yang membantah termasuk orang di dalam istana kepresidenan.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dia meluruskan sejumlah isu yang sempat disinggung Dino, termasuk isu mengenai anggaran serta akomodasi dari perjalanan dinas presiden.
Teddy menegaskan seluruh kelebihan biaya yang muncul dari aktivitas diplomasi internasional tersebut diselesaikan melalui kantong pribadi sang presiden.
"Karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya meluruskan beberapa hal. Sebelumnya terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar tiga bulan," ujar dalam sebuah video yang diunggah di akun instagram @sekretariat.kabinet dilansir Selasa (2/6/2026).
"Jadi yang pertama, masalah biaya bila ke luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," tambahnya.
Dalam video itu, Teddy juga menyinggung masalah jumlah dalam rombingan presiden ketika kunjungan. Dia mengatakan jumlah personel yang ikut dalam romobongan presiden sebenarnya telah dipangkas habis-habisan.
Pengurangan ini bahkan mencapai lebih dari setengah dari standar jumlah rombongan pada era-era pemerintahan sebelumnya.
"Jadi kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan-wartawan pasti tahu itu semua," tuturnya.
Isu lain yang diluruskan adalah mengenai fleksibilitas penyusunan jadwal kunjungan kenegaraan yang dikritik harus direncanakan sejak setahun sebelumnya. Menurut Teddy, kondisi geopolitik saat ini menuntut respons yang cepat.
Pemerintah tidak bisa hanya terpaku pada agenda yang kaku, karena dinamika global berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu, kunker yang mendesak bisa saja dilakukan demi menjaga kepentingan nasional.
"Kemudian yang ketiga, jadwal harus satu tahun sebelumnya. Jadi gini, perkembangan dunia global itu sangat dinamis hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri satu negara, ya," ungkapnya.
Sementara itu ketua Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai kritik yang disampaikan Dino tak kontruktif, bahkan ia menyebut kritik Dino tak berdasarkan pada informasi akurat sehingga kritiknya cenderung dibaca sebagai serangan politik yang membabi buta.
Baca Juga: Qodari: Prabowo Figur Unik, Mampu Bangun Hubungan Baik dengan Kekuatan Adidaya di Dunia
"Di era demokrasi dan keterbukaan tentu kita senantiasa membuka diri terhadap kritik, termasuk dari mantan pejabat tinggi seperti Dino Patti Djalal. Namun demikian, sebagai sesama anak bangsa saya harus mengkritik balik Dino. Kritik beliau tidak produktif karena tidak berbasis info yang akurat, bahkan ada tendensi kritik beliau sebagai serangan politik yang membabi buta dan sekadar mengolok-olok pemerintahan Pak Prabowo," ujarnya.
Terkait saran Dino yang meminta Prabowo lebih banyak mengundang pemimpin luar negeri untuk datang ke Indonesia, Habiburokhman menilai pandangan tak bisa diterima begitu saja di tengah dinamika geopolitik global saat ini.
Ia berpendapat seorang kepala negara harus aktif membangun komunikasi diplomatik, baik dengan menerima kunjungan pemimpin negara lain maupun melakukan kunjungan ke luar negeri untuk memperjuangkan kepentingan nasional.
Baca Juga: Profil dan Perjalanan Karier Teddy Soeriaatmadja, Sutradara di Balik Sejumlah Film Populer
"Menurut kami justru Presiden Prabowo harus sangat proaktif baik menerima kunjungan maupun juga mengunjungi pemimpin negara lain," katanya.
Habiburokhman menilai kurang tepat apabila Dino yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri memberikan kritik terhadap kinerja politik luar negeri pemerintahan yang sedang berjalan.
Menurutnya, di sejumlah negara maju terdapat tradisi politik di mana mantan pejabat cenderung menahan diri untuk mengkritik secara terbuka para penerusnya sebagai bentuk penghormatan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas negara.
"Di negara-negara maju, mantan pejabat membatasi diri untuk mengkritik kinerja para penerus atau penggantinya. Hal tersebut didasarkan pada sikap menghormati orang yang sedang bekerja," ujar Habiburokhman.
