Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan PT Pos Indonesia. Temuan tersebut mencakup indikasi rekayasa keuangan yang kini tengah ditindaklanjuti melalui proses audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara, Rohan Hafas, mengatakan temuan tersebut berasal dari hasil asesmen yang dilakukan mantan Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, sebelum mengundurkan diri pada 29 Juni 2026.
Selama hampir tiga bulan, Daud ditugaskan Danantara untuk melakukan due diligence menyeluruh terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, hingga struktur organisasi perusahaan.
Baca Juga: Laporan Keuangan BUMN Jadi Sinyal Positif Transparansi Danantara Indonesia
"Berdasarkan hasil asesmen tersebut, yang bersangkutan menyampaikan bahwa PT Pos Indonesia memerlukan revamp yang menyeluruh dan fundamental," ujar Rohan dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (6/7/2026).
Menurut Rohan, proses evaluasi menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun.
Ia menjelaskan, Daud menilai kompleksitas persoalan yang dihadapi PT Pos Indonesia membutuhkan kepemimpinan dengan keahlian yang lebih spesifik untuk melanjutkan agenda transformasi perusahaan.
Baca Juga: Danantara Beberkan BUMN Paling Moncer Setahun Terakhir, Siapa Saja?
"Menurut beliau, kompleksitas persoalan yang dihadapi serta agenda restrukturisasi ke depan membutuhkan expertise yang lebih spesifik untuk memimpin fase transformasi berikutnya," kata Rohan.
Danantara menyatakan menghormati keputusan Daud untuk mundur dan akan segera menyiapkan jajaran pimpinan baru guna melanjutkan proses restrukturisasi.
Rohan menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan.
Seluruh temuan yang diperoleh, termasuk dugaan rekayasa keuangan, akan diproses secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Danantara juga menargetkan PT Pos Indonesia dapat kembali menjadi perusahaan yang sehat, akuntabel, dan mampu menjalankan fungsi layanannya secara optimal.
Operasional PT Pos Indonesia Dipastikan Tetap Berjalan
Di tengah pergantian kepemimpinan, PT Pos Indonesia memastikan aktivitas operasional perusahaan tetap berjalan normal.
Corporate Secretary PT Pos Indonesia, Iwan Gunawan, menegaskan pengunduran diri direktur utama tidak memengaruhi layanan kepada masyarakat maupun para pemangku kepentingan.
Baca Juga: Kinerja BUMN Membaik di Bawah Perjalanan Satu Tahun Danantara
"PT Pos Indonesia memastikan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dan tidak mengganggu proses layanan kepada seluruh stakeholder," ujar Iwan dalam keterangan tertulis.
Pendapatan PT Pos Indonesia Turun Tajam
Sebelum mengundurkan diri, Daud Joseph sempat memaparkan kondisi keuangan PT Pos Indonesia dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR.
Ia mengungkapkan pendapatan perusahaan pada 2025 turun sekitar 20% menjadi Rp3,9 triliun, jauh di bawah target sebesar Rp6,2 triliun.
"Dari target tahun itu Rp6,2 triliun, dia hanya tercapai sekitar 63 persen saja. Kemudian ini mengakibatkan gross profit-nya tidak tercapai dari target Rp2,4 triliun, hanya tercapai Rp1,5 triliun," ujar Daud.
Daud juga menyebut EBITDA perusahaan hanya mencapai sekitar Rp300 miliar, jauh di bawah target Rp800 miliar.
Penurunan terbesar terjadi pada bisnis logistik. Pendapatan dari lini tersebut turun drastis dari sekitar Rp2 triliun menjadi hanya sekitar Rp600 miliar.
Baca Juga: Akademisi Dukung Transformasi BUMN yang Dijalankan Bos Danantara
"Ini kita lihat tadi karena tidak adanya lagi program-program distribusi pangan, distribusi beras, dan lain sebagainya. Namun demikian layanan logistik kurir atau logistik di bawah 30 kilogram itu masih bertahan di angka Rp1,8 triliun," jelasnya.
Sementara itu, layanan jasa keuangan seperti pembayaran pensiun, kredit, transfer, dan pembayaran tagihan masih mencatat pendapatan sekitar Rp1,2 triliun. Adapun bisnis properti mengalami pertumbuhan, meski kontribusinya terhadap pendapatan perusahaan masih relatif kecil.
Daud juga mengungkapkan bahwa dalam lima tahun terakhir, kinerja PT Pos Indonesia banyak ditopang oleh penugasan pemerintah, terutama penyaluran bantuan sosial dan distribusi pangan.
"Kontribusi dari bantuan proyek pemerintah, baik itu bansos, baik itu bantuan beras, bantuan pangan, yang disalurkan kepada warga masyarakat, mendukung dan membantu revenue Pos Indonesia," ujarnya.
Namun, ketika nilai proyek pemerintah turun menjadi sekitar Rp300 miliar pada 2025, pendapatan perusahaan ikut merosot.
"Ini terlihat ketika di tahun 2025, bantuan proyek pemerintah turun ke angka Rp300 miliar, revenue totalnya langsung turun drastis, hanya ke angka Rp3,9 triliun," kata Daud.
