Korupsi masih menjadi tantangan besar di banyak negara. Namun, sejumlah negara berhasil mempertahankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga masuk dalam daftar negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia.

Lembaga antikorupsi global, Transparency International, merilis laporan terbaru Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur persepsi korupsi sektor publik di berbagai negara dengan skala 0 hingga 100. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin rendah tingkat persepsi korupsinya.

Laporan terbaru menunjukkan rata-rata skor IPK global berada di angka 42. Meski demikian, sejumlah negara tetap mampu mempertahankan reputasi sebagai negara dengan tata kelola pemerintahan paling bersih.

Baca Juga: Perang Total Melawan Korupsi

Kawasan Eropa Barat dan Nordik masih mendominasi peringkat teratas. Sementara itu, Singapura menjadi satu-satunya negara Asia yang berhasil menembus tiga besar dunia.

Hasil rangkuman redaksi Olenka pada Senin (08/06/2026), berikut daftar 10 negara dengan skor IPK tertinggi:

1. Denmark

Denmark kembali menempati posisi pertama sebagai negara paling bersih dari korupsi. Sistem peradilan yang independen dan tingkat transparansi yang tinggi menjadi faktor utama yang mendukung pencapaian tersebut.

Baca Juga: Fakta-fakta Korupsi MBG Komplotan Dadan Hindayana

2. Finlandia

Finlandia berada tepat di bawah Denmark dengan skor 88. Negara ini dikenal memiliki kebebasan pers yang kuat serta penegakan hukum yang konsisten.

3. Singapura

Singapura menjadi satu-satunya wakil Asia di tiga besar. Negara tersebut dikenal memiliki sistem antikorupsi yang ketat dengan penegakan hukum yang tegas melalui Corrupt Practices Investigation Bureau.

4. Selandia Baru

Selandia Baru mempertahankan posisinya berkat transparansi pengelolaan anggaran publik dan regulasi pendanaan politik yang ketat.

Baca Juga: Daftar Negara dengan Fasilitas Kesehatan Terbaik di Dunia 2026, Siapa di Posisi Pertama?

5. Norwegia

Norwegia berbagi posisi dengan Selandia Baru. Digitalisasi pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu faktor yang memperkuat pengawasan publik.

6. Swedia

Swedia memiliki tradisi panjang keterbukaan informasi publik yang memungkinkan masyarakat mengawasi berbagai keputusan pemerintah.

7. Swiss

Sistem politik yang desentralistis dan partisipasi publik yang tinggi membantu Swiss menjaga integritas tata kelola pemerintahannya.

8. Luksemburg

Sebagai salah satu pusat keuangan dunia, Luksemburg terus memperkuat regulasi pencegahan pencucian uang dan pengawasan sektor keuangan.

9. Belanda

Belanda dikenal memiliki tata kelola korporasi yang baik serta perlindungan hukum yang kuat bagi pelapor pelanggaran atau whistleblower.

10. Jerman

Jerman masuk dalam 10 besar setelah memperketat regulasi lobi politik dan meningkatkan penindakan terhadap kejahatan kerah putih. Negara ini berbagi skor yang sama dengan Islandia.

Daftar tersebut menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat transparansi tinggi, institusi yang kuat, dan penegakan hukum yang konsisten cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah.

Sebaliknya, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas masih menjadi tantangan utama bagi banyak negara dalam upaya memberantas korupsi.