Pemerintah saat ini memasuki tahap evaluasi operasional Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjelang rencana implementasi penuh ekspor satu pintu untuk batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi pada 1 Januari 2027. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memastikan tata kelola ekspor komoditas strategis tersebut dapat memperkuat pengawasan tanpa menambah biaya, ketidakpastian, maupun hambatan bagi pelaku usaha.
Studi terbaru CIPS (2026) menunjukkan bahwa kebijakan ini berisiko meningkatkan biaya transaksi, menambah hambatan rantai pasok, dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Alih-alih mengamankan pendapatan negara dengan menekan under-invoicing dan manipulasi harga ekspor, sentralisasi ekspor dapat memperdalam krisis kepercayaan pasar terhadap Indonesia sebagai mitra investasi dan perdagangan.
Baca Juga: CIPS Minta Otoritas PDP Segera Beroperasi
"Memperkuat pengawasan ekspor memang penting, tetapi efektivitasnya perlu dilihat dari dampaknya terhadap keseluruhan iklim usaha. Jika sentralisasi ekspor menambah biaya transaksi dan ketidakpastian bagi perusahaan, manfaat dari peningkatan pengawasan dapat tergerus oleh menurunnya daya saing Indonesia sebagai mitra investasi dan perdagangan," ujar Ahli Riset dan Analis Kebijakan Senior CIPS, Dr. Andree Surianta, dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Pemerintah membentuk DSI untuk berperan sebagai pengumpul dan pengecek data untuk menekan praktik pelaporan harga ekspor rendah (under-invoicing) dan manipulasi hargatransfer. Sejak diluncurkan, DSI disebut telah mengelola devisa hasil ekspor senilai US$14 miliar. Namun, pemerintah perlu berhati-hati agar capaian awal ini tidak dijadikan ukuran keberhasilan jangka panjang maupun dasar untuk memperluas intervensi negara dalam kegiatan ekspor.
Kebijakan ini berpotensi menambah tahapan administrasi, komunikasi, dan logistik yang sebelumnya dapat dilakukan langsung oleh eksportir. Jika biaya tambahan ini meningkat tajam, keunggulan Indonesia sebagai lokasi investasi dan produksi dapat menyempit dibandingkan negara pesaing.
"Perusahaan global cenderung menghindari lokasi yang berbiaya tinggi. Apabila keberadaan DSI menciptakan biaya baru, investor dapat mengalihkan ekspansi maupun pesanan baru ke negara lain sebagai bagian dari strategi diversifikasi rantai pasok," ujar Andree.
Selain persoalan biaya, kepastian regulasi juga perlu menjadi perhatian. Saat ini masih terdapat perbedaan antara penjelasan pemerintah mengenai fungsi DSI sebagai pemroses transaksi dan verifikator data dengan sejumlah ketentuan tertulis yang mengatur bahwa setelah 31 Desember 2026 ekspor komoditas strategis hanya dapat dilakukan melalui BUMN Ekspor.
Perbedaan antara komunikasi kebijakan dan aturan tertulis dapat membuka ruang interpretasi ganda bagi pelaku usaha. CIPS menilai pemerintah sebaiknya memfokuskan fungsi DSI sebagai verifikator data ekspor berbasis digital saja, bukan sebagai eksportir tunggal yang menggantikan peran perusahaan swasta. Pengawasan terhadap under-invoicing juga dapat dilakukan melalui integrasi data dan sistem verifikasi yang lebih akurat tanpa menambah hambatan perdagangan.
Selain itu, periode evaluasi DSI dapat menjadi kesempatan pemerintah untuk terus memantau dan mengukur dampaknya terhadap kinerja ekspor dan investasi ketiga komoditas andalan negara tersebut. Jika ditemukan indikasi peningkatan biaya yang ditandai dengan penurunan minat investasi atau pengalihan rantai pasok ke negara lain, kebijakan ini perlu segera dibenahi.
"Tata kelola ekspor seharusnya dirancang untuk memperkuat transparansi dan kepatuhan tanpa mengorbankan efisiensi pasar. Karenanya, DSI akan lebih efektif jika berfungsi sebagai instrumen pengawasan berbasis data real-time, sementara keputusan perdagangan tetap memberikan ruang yang cukup bagi pelaku usaha Indonesia untuk berkompetisi di pasar global," tutup Andree.
