Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Presiden Prabowo Subianto menambah satu kementerian baru di Kabinet Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu mengusul supaya kepala negara membentuk kementerian yang khusus mengurus haji dan umrah.
"Salah satu, usulan kita dari awal adalah pemisahan kementerian agama dan kementerian haji," ujar Cak Imin dalam sambutannya di acara diskusi publik soal Revisi UU Nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dan launching buku 'Blue Print Transformasi dan Revolusi Manajemen Haji' di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat dilansir Kamis (20/2/2025).
Baca Juga: Gelar Partnership Gathering, IKPI: Ini untuk Perkuat Sinergi Dunia Usaha dan Profesi Pajak
Saat ini sudah ada lembaga khusus yang mengatur penyelenggaraan haji dan umrah yang dinaungi Kementerian Agama. Menurut Cak Imin Badan Penyelenggaraan Haji (BPH) mesti dinaikan statusnya menjadi kementerian yang fokus mengurus kegiatan ibadah tersebut.
"Ini salah satu revolusi penyelenggaraannya. Alhamdulillah pak Prabowo telah memulai, meskipun baru setengah revolusi, yaitu ada badan penyelenggaraan haji, tapi belum menjadi kementerian," imbuh Cak Imin.
Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan, perubahan BPH menjadi kementerian haji bisa diatur secara spesifik dalam revisi UU Nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
"Kita berharap undang-undang haji yang akan kita bentuk nanti badan penyelenggara haji kita usulkan diubah menjadi kementerian haji dan umrah," tandas menteri koordinator bidang pemberdayaan masyarakat ini.
Cak Imin lalu menceritakan pengalaman pengalaman saat menjadi pengawas haji tahun 2024 lalu. Salah satunya adalah dirinya menunggu 2x24 jam di bandara saat ingin kembali ke Indonesia. Selain itu, dia juga menyinggung keluhan masyarakat soal tenda di Mina, Arab Saudi.
"Pasti ada persoalan yang terulang. Apakah di tenda, Mina, apakah di saat arafah, apakah disaat transportasi yang delay, dan kepulangannya itu saya saja harus menunggu hampir 2x24 jam di bandara. Sebuah pengalaman yang amat sangat rumit," tutur dia.
Cak Imin berharap penyelenggaraan haji 2025 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Menurut dia, penyelenggaraan haji dapat direncanakan dengan tepat. Apalagi, kata Cak Imin, tidak sedikit uang yang dianggarkan dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut.
Diketahui, pemberangkatan haji kloter pertama calon jamaah haji mulai diselenggarakan pada 2 Mei 2025. Pemerintah juga saat ini telah membuka pelunasan pembayaran bagi calon jamaah haji pada 14 Februari hingga 14 Maret 2024.
Baca Juga: Gerindra Dorong Prabowo Nyapres Lagi di 2029, Jokowi Langsung Blak-blakan
"Padahal biaya yang dikeluarkan harga pasar, karena harga pasar mestinya standar pasar yang on time, yang terencana dengan baik dan berbagai hal yang perlu kita persiapkan dengan matang agar seluruh pelaksanaan haji bisa khusyuk, bisa membawa kenyamanan para jamaah kita," pungkas Cak Imin.
