Bhima menuturkan, salah satu faktor yang menjadi sorotannya adalah kebijakan perpajakan, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN).
Bhima menilai, sistem perpajakan Indonesia cenderung regresif, yakni ketika beban pajak relatif lebih besar dibandingkan kemampuan ekonomi kelompok berpenghasilan rendah.
Dalam konteks PPN, masyarakat dengan pengeluaran lebih kecil dapat menanggung porsi pajak yang lebih besar terhadap total pengeluarannya dibandingkan kelompok yang lebih mampu.
Pasalnya, kata dia, pajak konsumsi melekat pada pembelian barang dan jasa, sehingga turut memengaruhi daya beli masyarakat ketika ruang keuangan mereka semakin terbatas.
Dijelaskan Bhima, persoalan menyusutnya kelas menengah seharusnya mendorong pemerintah mengevaluasi arah kebijakan ekonomi, terutama dalam menjaga konsumsi domestik.
Ia mencontohkan, Vietnam sebagai negara yang dinilainya memberikan perhatian terhadap daya beli masyarakat melalui kebijakan perpajakan, di tengah penguatan industri dan inovasi.
“Di negara lain yang sudah membaca adanya shrinking middle class, mereka menurunkan tarif PPN. Salah satunya Vietnam,” kata Bhima.
Ia pun menilai, penguatan industri dan inovasi perlu berjalan beriringan dengan terjaganya daya beli kelas menengah. Kelompok ini memiliki peran penting dalam menopang konsumsi domestik, yang menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi nasional.
Karena itu, Bhima mengingatkan agar penyusutan kelas menengah tidak semata-mata dipandang sebagai dampak situasi ekonomi global atau akibat pilihan konsumsi masyarakat.
Menurutnya, evaluasi terhadap kebijakan dalam negeri, termasuk perpajakan, menurutnya, menjadi bagian penting untuk menjawab persoalan tersebut.
“Kalau tahu masalahnya adalah masalah struktural, makanya kita enggak bisa melihat bahwa ini karena ekonomi global, atau karena kelas menengah di Indonesia boros, sukanya jajan ke kafe dan lain-lain, atau beli tiket konser. Ini karena kelas menengah tidak dianggap bagian penting dari kebijakan ekonomi,” tuturnya.
Terakhir, Bhima pun mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih aktif menyuarakan kepentingan kelas menengah dalam perumusan kebijakan ekonomi.
Dikatalannya, tekanan ekonomi yang dirasakan kelompok ini perlu mendapat perhatian lebih serius agar mereka tidak terus mengalami penurunan kemampuan finansial.
“Kelas menengah harus terus bersuara, terutama teman-teman muda, karena ekonomi sedang tidak berpihak pada kita. Dan ini murni karena kebijakan, salah satunya pajak,” pungkas Bhima.
Baca Juga: Tak Lagi Kelas Menengah? Gaji Rp8 Juta Kini Masuk Kategori Penghasilan Rendah
