Persoalan lainnya adalah kelompok yang paling rentan justru belum tentu menjadi penerima bantuan pemerintah. Hasil riset menunjukkan, sebanyak 46,9 persen rumah tangga dalam kategori tangguh pernah menerima bantuan pemerintah atau CSR dalam setahun terakhir. Sebaliknya, pada kelompok rentan, persentase penerima bantuan hanya mencapai 21,7 persen.
Keterbatasan informasi juga menjadi kendala. Sebanyak 63,9 persen rumah tangga rentan mengaku kebingungan mengenai cara mengakses bantuan sosial. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok tangguh yang hanya mencapai 9,9 persen.
Bahkan, sebanyak 63,4 persen rumah tangga dalam kategori vulnerable non-poor tercatat sama sekali belum pernah menerima program bantuan apa pun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan perlindungan sosial bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga ketepatan kriteria penerima dan kemudahan akses informasi.
“Jaring pengaman sosial perlu mampu mengenali rumah tangga sebelum kondisinya memburuk. Apabila perlindungan baru datang setelah tabungan habis, pengobatan tertunda, atau biaya pendidikan tertunggak, berarti rumah tangga sudah lebih dahulu menanggung dampaknya,” tegas Anisa.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Populix merekomendasikan pemerintah menyempurnakan indikator pendataan sosial-ekonomi agar tidak hanya mengandalkan tingkat pengeluaran dan kepemilikan aset. Penilaian juga perlu mempertimbangkan kemampuan rumah tangga bertahan ketika kehilangan sumber pendapatan utama serta jumlah sumber penghasilan aktif yang dimiliki.
Dalam riset ini, kemampuan bertahan tanpa pendapatan utama memiliki korelasi 4,4 kali lebih kuat terhadap skor ketahanan rumah tangga dibandingkan tingkat pengeluaran.
Selain itu, Populix menyarankan pemantauan berkala terhadap delapan indikator awal kerentanan, yakni penurunan pendapatan, dana cadangan yang hanya mampu menopang kebutuhan kurang dari tiga bulan, ketergantungan pada satu sumber penghasilan, kepemilikan cicilan ganda, penundaan pengobatan, penurunan kualitas makanan, tunggakan biaya pendidikan, serta tidak adanya dukungan darurat.
Hasil penelitian menunjukkan, sebanyak 48 persen responden telah memperlihatkan sedikitnya tiga tanda kerentanan tersebut. Kondisi ini berkaitan dengan penurunan skor ketahanan rumah tangga hingga keluar dari kategori tangguh.
Populix juga mendorong agar skema bantuan sosial lebih memprioritaskan kebutuhan esensial yang paling berisiko dikorbankan ketika keluarga mengalami tekanan ekonomi. Bentuknya dapat berupa subsidi biaya kesehatan, keringanan biaya pendidikan, hingga bantuan darurat bagi pekerja yang mengalami penurunan pendapatan.
“Skema bantuan sosial juga disarankan untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan esensial yang paling rentan dikorbankan, seperti subsidi biaya kesehatan, keringanan biaya pendidikan, serta bantuan darurat bagi pekerja yang mengalami penurunan pendapatan. Dengan begitu, jaring pengaman sosial dapat bertindak lebih cepat untuk melindungi kelompok masyarakat yang tampak mampu namun sebenarnya sangat rentan terhadap guncangan ekonomi,” pungkas Anisa.
Baca Juga: Kelas Menengah Makin Hemat, Ahli IPB Ungkap Bahaya Fenomena Downgrade Lifestyle