Memiliki pekerjaan dan penghasilan yang relatif cukup ternyata tidak selalu menjamin kondisi keuangan rumah tangga aman. Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, menyusutnya tabungan, serta meningkatnya penggunaan pinjaman online dan paylater, banyak keluarga perkotaan justru berada dalam kondisi rentan secara finansial tanpa disadari.
Riset terbaru Populix bertajuk Urban Household Resilience Assessment 2026 mengungkapkan, sebanyak 23,2 persen rumah tangga urban masuk kategori vulnerable non-poor atau rentan meski tidak tergolong miskin. Kelompok ini memiliki pengeluaran minimal Rp3 juta per bulan, tetapi tidak mampu bertahan hingga tiga bulan apabila sumber pendapatan utama mereka tiba-tiba terhenti.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi tidak selalu terlihat dari kondisi rumah tangga secara kasatmata. Mereka masih bekerja, memiliki penghasilan, dan aktif melakukan aktivitas konsumsi. Namun, di balik kondisi tersebut, tidak sedikit yang tidak memiliki tabungan darurat memadai untuk menghadapi guncangan keuangan.
Dari 1.000 rumah tangga urban yang menjadi responden penelitian, sebanyak 232 rumah tangga masuk kategori vulnerable non-poor. Jumlah ini bahkan empat kali lebih banyak dibandingkan kelompok rumah tangga berpengeluaran rendah yang juga mengalami kerentanan finansial.
Policy & Social Researcher Populix, Anisa Dwi Ariyani, mengungkapkan, ukuran pengeluaran saja tidak cukup untuk menggambarkan ketahanan ekonomi sebuah keluarga. Rumah tangga yang terlihat mampu secara finansial tetap berisiko mengalami kesulitan ketika pendapatan mereka terganggu.
“Kerentanan rumah tangga tidak selalu terlihat dari besar-kecilnya pengeluaran. Ada kelompok yang masih tampak mampu, tetapi kondisi keuangannya dapat langsung terganggu ketika pendapatan menurun. Kelompok seperti ini berisiko luput dari jaring pengaman sosial karena belum dianggap cukup rentan untuk menerima bantuan,” ungkap Anisa, dikutip dari keterangan resminya, Kamis (19/11/2026).
Secara keseluruhan, indeks ketahanan rumah tangga urban atau Household Resilience Index dalam riset tersebut mencatat skor 69,4 dari 100. Angka ini hanya terpaut 0,6 poin dari kategori tangguh. Namun, capaian tersebut lebih banyak ditopang oleh kemampuan masyarakat beradaptasi secara mandiri daripada jaminan perlindungan kebutuhan dasar.
Hal itu terlihat dari skor dimensi penyesuaian diri yang mencapai 96,3. Sebanyak 98,7 persen responden mengaku telah mengencangkan anggaran rumah tangga, sedangkan 97,2 persen berupaya mencari sumber penghasilan tambahan untuk menjaga kondisi keuangan keluarga.
Sebaliknya, dimensi keamanan kebutuhan dasar hanya mencatat skor 48,8. Selisih 47,5 poin antara kedua dimensi tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan masyarakat untuk bertahan belum diimbangi dengan perlindungan yang memadai terhadap kebutuhan esensial.
Anisa menilai, berbagai upaya penghematan yang dilakukan masyarakat berpotensi menimbulkan konsekuensi serius ketika tekanan ekonomi berlangsung berkepanjangan. Kebutuhan kesehatan, makanan bergizi, hingga pendidikan menjadi sektor yang paling mudah dikorbankan.
“Rumah tangga urban telah melakukan semua upaya mandiri untuk bertahan, mulai dari mencari penghasilan tambahan hingga menekan pengeluaran. Ketika strategi ini tidak lagi mencukupi, akses kesehatan, pemenuhan gizi, dan pendidikan akhirnya menjadi korban,” ujarnya.
Dampaknya sudah terlihat dalam kehidupan sehari-hari responden. Dalam enam bulan terakhir, sebanyak 50,2 persen responden mengaku terpaksa menunda pengobatan karena keterbatasan biaya. Selain itu, 80,4 persen mengurangi porsi makan, sementara 23,1 persen mengalami tunggakan biaya pendidikan.
Situasinya semakin berat bagi rumah tangga yang mengalami penurunan pendapatan. Sebanyak 64,6 persen dari kelompok tersebut menunda layanan kesehatan, jauh lebih tinggi dibandingkan 28,6 persen pada rumah tangga dengan pendapatan stabil. Penunggakan biaya sekolah juga meningkat hampir tiga kali lipat, dari 10,5 persen menjadi 31,4 persen.
Menariknya, tekanan ekonomi rumah tangga perkotaan ternyata tidak selalu berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Riset Populix mencatat, sebanyak 60,1 persen responden pernah mengalami guncangan pendapatan dalam 12 bulan terakhir. Namun, persentase responden atau pasangan yang mengalami PHK hanya 3,9 persen.
Penurunan pendapatan lebih banyak dipicu oleh faktor lain, seperti pemotongan jam kerja, hilangnya uang lembur, berkurangnya komisi atau pesanan, hingga melemahnya usaha keluarga. Artinya, seseorang bisa saja masih bekerja dan memiliki pekerjaan tetap, tetapi penghasilannya tidak lagi cukup untuk menopang kebutuhan rumah tangga.
Tekanan tersebut semakin terasa ketika harga kebutuhan pokok terus meningkat. Sebanyak 96,1 persen responden mengaku merasakan kenaikan harga bahan pangan dalam enam bulan terakhir. Kondisi ini menjadi persoalan serius karena makanan merupakan pos pengeluaran terbesar bagi 48,3 persen rumah tangga.
Di tengah pendapatan yang tidak menentu dan kebutuhan yang terus meningkat, masyarakat juga semakin mengandalkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 86,8 persen responden menggunakan layanan pembiayaan dalam enam bulan terakhir, mulai dari paylater, kartu kredit, pinjaman online (pinjol), hingga pinjaman dari kerabat. Bahkan, 77,8 persen responden mengaku masih memiliki cicilan aktif.
Layanan paylater menjadi salah satu pilihan yang paling banyak digunakan, dengan persentase mencapai 60,1 persen. Sementara itu, penggunaan pinjaman online tercatat sebesar 26,1 persen. Yang menarik, tingkat penggunaan pinjol justru paling tinggi ditemukan pada kelompok vulnerable non-poor, yakni mencapai 30,6 persen.
Populix menilai, penggunaan kredit tidak serta-merta menunjukkan seseorang mengalami kesulitan keuangan. Fasilitas pembiayaan memang dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak dalam jangka pendek. Namun, ketergantungan terhadap utang sebagai sumber utama untuk menutup kebutuhan sehari-hari dapat meningkatkan risiko ketika beberapa cicilan harus dibayarkan secara bersamaan.
Kredit juga tidak dapat menggantikan fungsi perlindungan sosial. Tanpa dukungan yang tepat, pinjaman hanya berpotensi menggeser beban keuangan ke bulan-bulan berikutnya, terutama bagi keluarga yang tidak memiliki cadangan dana memadai.
Baca Juga: Lifestyle Downgrade Jadi Kunci Bertahan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
Persoalan lainnya adalah kelompok yang paling rentan justru belum tentu menjadi penerima bantuan pemerintah. Hasil riset menunjukkan, sebanyak 46,9 persen rumah tangga dalam kategori tangguh pernah menerima bantuan pemerintah atau CSR dalam setahun terakhir. Sebaliknya, pada kelompok rentan, persentase penerima bantuan hanya mencapai 21,7 persen.
Keterbatasan informasi juga menjadi kendala. Sebanyak 63,9 persen rumah tangga rentan mengaku kebingungan mengenai cara mengakses bantuan sosial. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok tangguh yang hanya mencapai 9,9 persen.
Bahkan, sebanyak 63,4 persen rumah tangga dalam kategori vulnerable non-poor tercatat sama sekali belum pernah menerima program bantuan apa pun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan perlindungan sosial bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran, tetapi juga ketepatan kriteria penerima dan kemudahan akses informasi.
“Jaring pengaman sosial perlu mampu mengenali rumah tangga sebelum kondisinya memburuk. Apabila perlindungan baru datang setelah tabungan habis, pengobatan tertunda, atau biaya pendidikan tertunggak, berarti rumah tangga sudah lebih dahulu menanggung dampaknya,” tegas Anisa.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Populix merekomendasikan pemerintah menyempurnakan indikator pendataan sosial-ekonomi agar tidak hanya mengandalkan tingkat pengeluaran dan kepemilikan aset. Penilaian juga perlu mempertimbangkan kemampuan rumah tangga bertahan ketika kehilangan sumber pendapatan utama serta jumlah sumber penghasilan aktif yang dimiliki.
Dalam riset ini, kemampuan bertahan tanpa pendapatan utama memiliki korelasi 4,4 kali lebih kuat terhadap skor ketahanan rumah tangga dibandingkan tingkat pengeluaran.
Selain itu, Populix menyarankan pemantauan berkala terhadap delapan indikator awal kerentanan, yakni penurunan pendapatan, dana cadangan yang hanya mampu menopang kebutuhan kurang dari tiga bulan, ketergantungan pada satu sumber penghasilan, kepemilikan cicilan ganda, penundaan pengobatan, penurunan kualitas makanan, tunggakan biaya pendidikan, serta tidak adanya dukungan darurat.
Hasil penelitian menunjukkan, sebanyak 48 persen responden telah memperlihatkan sedikitnya tiga tanda kerentanan tersebut. Kondisi ini berkaitan dengan penurunan skor ketahanan rumah tangga hingga keluar dari kategori tangguh.
Populix juga mendorong agar skema bantuan sosial lebih memprioritaskan kebutuhan esensial yang paling berisiko dikorbankan ketika keluarga mengalami tekanan ekonomi. Bentuknya dapat berupa subsidi biaya kesehatan, keringanan biaya pendidikan, hingga bantuan darurat bagi pekerja yang mengalami penurunan pendapatan.
“Skema bantuan sosial juga disarankan untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan esensial yang paling rentan dikorbankan, seperti subsidi biaya kesehatan, keringanan biaya pendidikan, serta bantuan darurat bagi pekerja yang mengalami penurunan pendapatan. Dengan begitu, jaring pengaman sosial dapat bertindak lebih cepat untuk melindungi kelompok masyarakat yang tampak mampu namun sebenarnya sangat rentan terhadap guncangan ekonomi,” pungkas Anisa.
Baca Juga: Kelas Menengah Makin Hemat, Ahli IPB Ungkap Bahaya Fenomena Downgrade Lifestyle