Ketua DPR Puan Maharani turut memberikan respons atas pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Stiadi yang menyebut Pemilu 2029 bisa lebih cepat dari jadwalnya.
Menurut Politisi PDIP ini, pelaksanaan Pemilu harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
"Sesuai dengan konstitusi, pemerintahan itu berjalan sesuai undang-undangnya per 5 tahun. Jadi ikuti konstitusi yang ada dan ya sebagai warga negara yang taat hukum ya ikuti semua aturan itu dengan sebaik-baiknya. Pemilu per 5 tahun ya kita lakukan setiap 5 tahun," tegasnya kepada wartawan, seperti dikutip Jumat (28/9/2026).
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Bisa Bikin Negara Babak Belur, Kok Bisa?
Sebelumnya, Budi Arie membuat pernyataan yang kemudian viral di media sosial. Dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), ia mengaku memiliki insting bahwa pemilu dapat berlangsung lebih cepat dari jadwal 2029.
"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ujar Budi Arie.
Budi Arie juga mengaitkan kemungkinan tersebut dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia membandingkannya dengan situasi menjelang perubahan besar pada akhir Orde Baru.
"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun '97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya '99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi," ucapnya.
Budi Arie Minta Maaf
Usai viral dengan pernyataannya, Budi Arie kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui unggahan video di akun Instagram @budiariesetiadi pada Rabu (26/8).
Ia mengaku pernyataan yang disampaikannya merupakan pandangan pribadi.
"Saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut," katanya.
Lebih lanjut, ia mengaku pernyataan tersebut tidak melibatkan pihak lain. Bahkan tidak berkaitan dengan Presiden Jokowi.
"Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait-mengaitnya dengan Bapak Joko Widodo," ujarnya.
"Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisis dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih. Jaga terus persatuan Indonesia," tambahnya.
