Ketua DPR RI Puan Maharani turut merespons pernyataan Ketua Umum Sukarelawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi yang berbicara pergantian Presiden Prabowo Subianto sebelum Pemilu 2029 mendatang.
Puan menegaskan, mekanisme Pemilu telah diatur oleh konstitusi, dimana pemilu hanya boleh dilakukan dalam kurun waktu lima tahun, ini adalah peraturan yang sudah final dan telah dipraktekkan di negara ini selama bertahun-tahun, peraturan itu tak serta merta diubah untuk memenuhi syahwat politik pihak tertentu.
"Sesuai dengan konstitusi, pemerintahan itu berjalan sesuai undang-undangnya per 5 tahun," kata Puan dilansir Jumat (28/8/2026).
Sebagai warga negara yang baik yang tunduk pada nilai-nilai hukum, maka seluruh peraturan yang diatur konstitusi mesti ditaati dan dipatuhi termasuk peraturan mengenai Pemilu.
"Jadi ikuti konstitusi yang ada dan ya sebagai warga negara yang taat hukum ya ikuti semua aturan itu dengan sebaik-baiknya. Pemilu per 5 tahun ya kita lakukan setiap 5 tahun," ucapnya
Makar dan Pembangkangan Konstitusi
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan pernyataan Budi Arie menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Baginya itu bukan pernyataan biasa, itu adalah pernyataan politik yang dapat berimbas fatal pada konstitusi bangsa ini.
"Saya jujur kaget mendengar pernyataan Pak Budi Arie, terlebih hal itu disampaikan di samping Pak Jokowi. Mengingat rekam jejak beliau di kabinet dan partai politik, ucapan ini tentu memiliki makna tersendiri," kata Doli.
Menurut Doli pernyataan Budi Arie dapat diasosiasikan sebagai upaya makar dan pengkhianatan terhadap konstitusi, hal ini tak dapat dipandang enteng sebab dapat memicu gejolak politik yang mengerikan.
"Kalau tidak segera diklarifikasi, jangan salahkan jika masyarakat menafsirkan hal tersebut ke arah yang sangat mengerikan, termasuk upaya makar dan pengkhianatan konstitusi," ujarnya.
Doli menegaskan, pihaknya di Golkar tidak bakal berdiam diri jika pernyatan Budi Arie itu kemudian memantik gejolak politik yang mengarah kepada pembangkangan terhadap konstitusi, ia memastikan Golkar tetap akan berdiri bersama Presiden Prabowo.
Baca Juga: 'Lihat Budi Arie dan Jokowi Jadi Ingat PKI'
"Jika ada pihak yang mencoba melakukan pengkhianatan atau pelanggaran terhadap konstitusi, Golkar tentu akan berdiri paling depan sebagai pembela konstitusi," tandasnya.
