Badan Pusat Statistik (BPS) membantah merekayasa angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 kemarin. Adapun lembaga ini mengeklaim angka kemiskinan Indonesia turun 0,2 persen pada Maret 2025, menurut BPS total penduduk miskin di negara ini 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari total penduduk.
Tak hanya itu BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen (year-on-year), sementara perkiraan ekonom berada di kisaran 4,6 hingga 4,9 persen. Perbedaan ini memicu dugaan adanya manipulasi data.
Baca Juga: Gus Dur, Dekrit Presiden dan Simbol Perlawanan yang Gagal
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti membantah tudingan bahwa lembaga yang dipimpinnya telah merekayasa data-data tersebut. Data yang dirilis pihaknya kata dia sesuai fakta yang ada saat ini sebab kerja-kerja BPS diawasi banyak pihak. Lagi pula data itu kata Amalia didapat melalui rangkaian survei mendalam,
"Tentunya kami di setiap proses bisnis memastikan quality assurance. Itu sudah menjadi standar kami dalam bekerja dan semua statistik yang kami hasilkan memiliki standar kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI dilansir Jumat (29/8/2025).
Winny sapaan Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan metodologi penghitungan PDB mengacu pada panduan resmi dari Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga internasional lainnya. Untuk PDB, BPS menggunakan System of National Accounts (SNA).
"Metodologi BPS itu mengacu pada panduan dari Komisi Statistik PBB dan lembaga internasional, termasuk untuk menghitung PDB dan inflasi," kata Winny.
Tidak hanya itu, BPS dipercaya PBB sebagai UN Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia and Pacific. Posisi ini, kata Winny, menunjukkan pengakuan dunia terhadap kredibilitas BPS dalam pengelolaan data.
Sejumlah negara, seperti Nigeria, Vietnam, Ghana, hingga Turki, bahkan belajar ke BPS terkait metode penghitungan dan analisis data. Saat ini, BPS menempati peringkat ketiga di Asia Tenggara dalam keterbukaan data statistik, di bawah Malaysia dan Singapura.
"Ini tidak mudah karena di Asia Pasifik hanya satu negara yang mendapat kepercayaan, dan BPS menjadi salah satunya. Sejumlah negara bahkan belajar ke Indonesia tentang metode statistik," jelasnya.
Terkait tudingan BPS menurunkan garis kemiskinan sebagaimana yang dipertanyakan banyak pihak selama ini, Winny kembali membantahnya, dia mengatakan asumsi itu tidak berdasar.
Menurut Winny, posisi sedikit di atas garis kemiskinan tidak otomatis membuat rumah tangga tersebut masuk kategori kaya. Masih ada lapisan rentan miskin, menuju menengah, hingga kelas menengah yang perlu dipahami publik agar tidak terjadi misinterpretasi data.
"Jadi tentunya kelihatannya memang betul, ini kita perlu sama-sama literasi bagaimana cara membaca garis kemiskinan yang pas dan di atas garis kemiskinan itu belum tentu masuk dalam golongan kaya, tergantung dia di mana di atas garis kemiskinan," jelasnya.
Baca Juga: Memutus Mata Rantai Kemiskinan Lewat Sekolah Rakyat
"Kalau ada di dalam perbincangan netizen bahwa kita menurunkan garis kemiskinan itu sebenarnya tidak benar. Jadi memang literasi statistik sangat dibutuhkan, masyarakat kadang-kadang ingin ikut berbicara tentang data tetapi kadang-kadang cara membaca data dan menerjemahkan datanya masih belum pas," tambahnya memungkasi
