Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok bersama sejumlah rekannya mengaku kecewa karena Ketua DPR RI Puan Maharani tidak menemui langsung massa aksi yang datang ke kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Kekecewaan tersebut juga muncul setelah Puan tidak terlihat di ruang paripurna ketika Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Botok dan perwakilan AMPB diterima pimpinan DPR, di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa di ruang Abdul Muis. Sementara itu, sejumlah anggota DPR lainnya menemui massa yang berada di depan gedung parlemen.
Perwakilan AMPB, Teguh Istiyanto, meminta pimpinan DPR menemui langsung massa aksi yang menurutnya telah menempuh perjalanan jauh untuk menyampaikan aspirasi.
“Ini di depan, itu ada rakyat Indonesia, Pak. Di depan sana, itu bukan aktivis, Pak. Rakyat murni, Pak. Yang pengin bersuara. Tolong, entah nanti melalui perwakilan, tolong temui, ya Pak, ya? Mereka datang dari Pati, tempat yang jauh, Pak, dari sini. Kemudian ada yang dari Surabaya. Ada yang dari Bali. Tolong,” kata Teguh kepada pimpinan DPR.
Teguh kemudian menyoroti ketidakhadiran Puan pada awal rapat paripurna ketika pembahasan mengenai perkembangan RUU Perampasan Aset disampaikan. Menurutnya, kehadiran Ketua DPR dalam agenda tersebut penting.
“Seharusnya sih yang kami minta menemui Ibu Ketua, tapi tadi di sidang paripurna tidak hadir. Dan saya nyatakan saya kecewa. Sidang paripurna itu sidang yang paling penting kok tidak hadir. Ini namanya menyepelekan negara,” ujarnya.
Baca Juga: Mas Botok Blak-blakan Soal Agenda Unjuk Rasa di DPR, Mau Gulingkan Prabowo?
Teguh bahkan meminta seluruh anggota DPR dapat hadir dalam setiap rapat paripurna yang dinilainya berkaitan dengan kepentingan negara.
“Untuk selanjutnya, saya minta untuk semua sidang semua anggota itu hadir. Ini memikirkan negara kok nggak hadir,” sambungnya.
Namun, Puan kemudian memberikan penjelasan mengenai ketidakhadirannya pada awal rapat paripurna. Ia mengatakan pimpinan DPR memiliki pembagian tugas dalam menjalankan agenda, termasuk menerima masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Puan hadir dalam rapat paripurna ketika memasuki agenda pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 yang dilaporkan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid sekitar pukul 11.15 WIB.
Sebelumnya, Puan tidak terlihat ketika penyampaian perkembangan RUU Perampasan Aset pada awal rapat. Pada saat yang sama, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati dan Puan kemudian memimpin rapat, sementara Dasco, Saan, dan Cucun menemui massa AMPB di ruang Abdul Muis.
Ditemui wartawan parlemen setelah rapat, Puan menjelaskan bahwa absennya sejumlah pimpinan DPR dalam satu agenda tidak berarti mereka tidak menjalankan tugas. Menurutnya, pimpinan DPR memang membagi tanggung jawab sesuai agenda masing-masing.
“Kemudian terkait dengan kenapa pimpinan DPR sekarang saya berdua dengan Bu Sari, Pak Dasco ada bersama Pak Saan, Pak Cucun, ada di menerima masyarakat atau aspirasi. Ya memang kami membagi tugasnya karena kan saya sama Bu Sari tadi mimpin paripurna,” kata Puan.
Puan juga mengungkapkan dirinya memiliki agenda lain sebelum mengikuti rapat paripurna sehingga tidak hadir pada awal pembahasan.
“Sebelumnya Pak Dasco mimpin paripurna, saya tadi ada pertemuan dulu. Ya ini memang pimpinan ada satu ketua, empat wakil ketua. Memang bertugas untuk bisa menemui masyarakat, aspirasi dan mempunyai tugas masing-masing, pembagian tugasnya,” imbuhnya.
Di luar ruang rapat, sejumlah anggota DPR juga menemui massa AMPB yang melakukan aksi di depan gedung parlemen. Beberapa anggota Dewan bahkan naik ke mobil komando untuk berdialog langsung dengan massa.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyampaian aspirasi AMPB terkait sejumlah tuntutan, termasuk perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset.
