Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan bahwa pengeluaran masyarakat untuk transportasi dapat mencapai sekitar 30 persen dari total pendapatan. Besarnya biaya tersebut dipengaruhi oleh jarak perjalanan yang harus ditempuh masyarakat setiap harinya.
Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Kementerian PPN/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra, mengatakan bahwa tingginya pengeluaran transportasi menjadi salah satu tantangan dalam mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik.
“Dari sisi demand, kalau lihat dari besaran pengeluaran sehari-hari, ini cukup besar ya, 30 persenan dari pendapatan, itu untuk transportasi, yang makin jauh makin besar,” ujar Taufiq dikutip Jumat (30/10/2026).
Menurutnya, peningkatan layanan dan integrasi transportasi di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diperlukan agar perjalanan masyarakat menjadi lebih efisien.
Baca Juga: Rhenald Kasali Ungkap Masalah Gerbong Perempuan di KRL dan Pelecehan di Transportasi Umum
Salah satu upaya yang didorong Bappenas adalah penyediaan fasilitas park and ride oleh pemerintah daerah. Fasilitas ini memungkinkan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dari rumah menuju tempat parkir, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi umum.
Taufiq berharap pemerintah daerah di kawasan penyangga Jakarta dapat mendukung penyediaan fasilitas tersebut, terutama bagi masyarakat yang wilayah tempat tinggalnya belum terjangkau transportasi publik.
Integrasi transportasi juga perlu mencakup layanan pengumpan atau feeder, integrasi tarif, serta sistem data dan informasi perjalanan. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih mudah mengakses transportasi umum meskipun harus melakukan perjalanan lintas wilayah.
Peningkatan kualitas transportasi publik juga menjadi hal penting untuk menekan pengeluaran masyarakat. Pemerintah perlu memperluas jangkauan layanan, meningkatkan frekuensi perjalanan, serta memperbaiki fasilitas pendukung agar transportasi umum semakin mudah diakses.
Baca Juga: Hyundai Motor Hadirkan Bus Listrik Pertama untuk Transportasi Publik di Bali
Berdasarkan kajian Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia yang dirilis pada Maret 2024, cakupan layanan transportasi publik massal di Jakarta mencapai sekitar 78 persen. Sementara itu, cakupan layanan di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) masih berkisar 8–29 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan akses transportasi publik antara Jakarta dan wilayah penyangganya. Akibatnya adalah sebagian masyarakat masih perlu menggunakan kendaraan pribadi atau moda transportasi lain untuk menjangkau halte maupun stasiun.
Integrasi transportasi di Jabodetabek membutuhkan dukungan dan koordinasi antarpemerintah daerah. Selain menghubungkan berbagai moda transportasi, pemerintah juga perlu memastikan fasilitas dan layanan pendukung tersedia secara memadai. Dengan transportasi publik yang semakin terintegrasi dan mudah dijangkau, masyarakat diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi sehingga biaya perjalanan sehari-hari menjadi lebih terkendali.
