Pengelolaan bentang darat dan laut tidak lagi dapat dilakukan secara terpisah. Keterhubungan antara ekosistem darat, pesisir, hingga laut membuat kebijakan pembangunan membutuhkan pendekatan yang lebih terpadu, melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam SOLUSI Day: Integrasi Darat dan Laut untuk Indonesia Tangguh dan Lestari yang digelar Kementerian PPN/Bappenas bersama para pemangku kepentingan di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Kegiatan ini didukung Pemerintah Jerman melalui GIZ Indonesia & ASEAN dalam kerangka Proyek SOLUSI (Solutions for Integrated Land- and Seascape Management in Indonesia).
Proyek SOLUSI dilaksanakan oleh konsorsium yang terdiri dari Landscape Alliance, SNV, dan Yayasan KEHATI dengan pendanaan melalui International Climate Initiative (IKI). Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, ahli, BUMN, sektor swasta, asosiasi, mitra pembangunan, hingga NGO/CSO untuk memperkuat pemahaman dan komitmen bersama terhadap pengelolaan bentang darat dan laut secara terpadu.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo, mengatakan, pengelolaan bentang darat dan laut tidak dapat dilakukan secara parsial karena setiap ekosistem memiliki keterkaitan.
Menurutnya, hubungan antara ekosistem darat, pesisir, dan laut perlu menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan maupun penentuan kebijakan. Di sisi lain, sekat-sekat sektoral masih menjadi tantangan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan terintegrasi.
Pendekatan tersebut, lanjut Teguh, diperlukan agar kepentingan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dapat diakomodasi sekaligus mendukung pengembangan komoditas yang sejalan dengan Asta Cita Nomor 2 menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam konteks tersebut, Proyek SOLUSI melalui tiga lokasi percontohan di tiga provinsi menjadi salah satu bentuk komitmen Indonesia dan Jerman dalam mendorong aksi pengelolaan bentang alam yang inklusif dan berkelanjutan.
Teguh optimistis proyek tersebut dapat menjadi katalis untuk menerjemahkan visi pembangunan ke dalam aksi nyata di tingkat bentang alam. Selain menjaga ekosistem, pendekatan tersebut juga diharapkan mampu menciptakan dan mengembangkan mata pencaharian masyarakat melalui investasi berdampak atau impact investment serta kemitraan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat.
Hal senada disampaikan Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Permana Yudiarso. Ia menyebut, Proyek SOLUSI dapat menjadi alat bantu untuk mengintegrasikan perencanaan tata ruang dan pembangunan darat serta laut sebagai satu kesatuan ekosistem.
"Melalui Proyek SOLUSI yang berdampak terhadap lebih dari 5 juta jiwa penduduk, kita dapat melihat perencanaan di darat tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan ekosistem laut. Contoh pengolahan sampah yang tidak tepat dapat mencemari sungai dan berujung pada kerusakan pada ekosistem mangrove di pesisir," tegasnya.
Dalam SOLUSI Day, sejumlah hasil kajian yang didukung proyek tersebut turut diperkenalkan sebagai instrumen untuk memperkuat integrasi pengelolaan bentang darat dan laut. Lima dokumen strategis yang diluncurkan mencakup indikator pengelolaan darat-laut terintegrasi, pengarusutamaan gender dalam keanekaragaman hayati, kajian pengembangan bioprospeksi di Indonesia, strategi nasional untuk pendanaan inovatif, serta masterplan pengelolaan bentang darat dan laut Regional Padagimo di Sulawesi Tengah.
Indikator pengelolaan darat-laut terintegrasi dirancang sebagai standar evaluasi di tingkat nasional dan subnasional. Instrumen tersebut mencakup indikator proses dan keluaran untuk memantau kinerja pengelolaan bentang darat dan laut berdasarkan prinsip konektivitas darat-laut, tata kelola inklusif, pembangunan berkelanjutan, serta ketahanan masyarakat dan ekosistem.
Sementara itu, dokumen pengarusutamaan gender dalam keanekaragaman hayati menjadi panduan untuk memperkuat implementasi IBSAP 2020-2045, terutama dalam aspek pengelolaan ruang, akses terhadap sumber daya keanekaragaman hayati, distribusi manfaat, partisipasi, dan tata kelola.
Kajian pengembangan bioprospeksi di Indonesia menyoroti peluang pemanfaatan bahan hayati secara berkelanjutan untuk mendukung ekonomi hijau dan biru berbasis riset. Pengembangan tersebut diarahkan agar tetap menjaga kelestarian hutan dan laut sekaligus memastikan adanya akses dan pembagian manfaat bagi masyarakat pemilik pengetahuan.
Adapun strategi nasional untuk pendanaan inovatif menawarkan kerangka pembiayaan berkelanjutan yang memadukan sumber pendanaan publik, swasta melalui blended finance, serta berbagai instrumen pembiayaan inovatif lainnya.
Dokumen kelima berupa Masterplan Pengelolaan Bentang Darat dan Laut Regional Padagimo yang mencakup Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong di Sulawesi Tengah. Masterplan ini menjadi model percontohan tata kelola ruang terpadu dalam skala regional dengan menyelaraskan pembangunan lintas sektor, mulai dari kawasan hulu dan sungai hingga pesisir dan laut.
Baca Juga: Bappenas: Ekonomi Hijau Bisa Ciptakan 5 Juta Lapangan Kerja Baru, Investasi Sosial Jadi Kunci
