Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui banyak kepala daerah yang sewot dan protes keras ketika dirinya mengungkap data soal uang pemerintah daerah (pemda) Rp234 triliun mengendap di bank.
Purbaya tak ambil pusing, sebab pernyataan yang ia lontarkan adalah fakta, dia mengatakan Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya selalu mengutamakan data dan logika.
Jadi apa yang disampaikan ke publik adalah benar adanya. Lagi pula data mengenai ratusan triliun yang terparkir di bank yang disampaikan telah dikroscek berkali-kali sebelum disampaikan ke publik.
Baca Juga: Purbaya Bisa Banting Setir ke Politik, tapi Modal Elektabilitas Saja Tidak Cukup
"Data adalah hal yang paling penting. Ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana (Rp234 triliun) di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang tidak akurat. Tapi, kita selalu berpegang kepada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali, kata Purbaya dilansir Sabtu (1/11/2025).
Purbaya berujar data tersebut merupakan tanggung jawab Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani. Ia menjamin kredibilitas Kementerian Keuangan.
Purbaya pada kesempatan itu juga berpesan kepada bawahannya agar selalu melakukan pengecekan ganda. Hal itu supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan tepat waktu dan sasaran.
"Pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau kita alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat," ucapnya.
Purbaya sebelumnya mengutip data Bank Indonesia (BI) mengenai uang pemerintah daerah senilai Rp234 triliun yang menganggur di perbankan per September 2025.
Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menegaskan pihaknya memperoleh data simpanan perbankan dari laporan yang disampaikan seluruh kantor bank. BI lalu memverifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan pihak bank, sebelum dibuka kepada masyarakat.
Baca Juga: Perintah Prabowo: Purbaya Ikut Putar Otak Bayar Utang Whoosh
Data tersebut sempat diprotes sejumlah kepala daerah, salah satunya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Bobby menyebut saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik Pemprov Sumut saat ini hanya sebesar Rp990 miliar, bukan Rp3,1 triliun seperti disebut Purbaya.
