Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45 persen kepada Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut diklaim lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi global dan menjadi yang tertinggi di antara negara-negara anggota G20.
Laporan itu disampaikan Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh kinerja investasi serta sektor-sektor produktif yang terus didorong pemerintah.
“Ekonomi kita terus tumbuh di atas 5 persen, yaitu 5,45 persen, di mana ini lebih tinggi dari global rata-rata yang 3 persen. Dan kita di sini tertinggi di G20, Pak Presiden, dan juga salah satu yang tertinggi di ASEAN,” ujar Airlangga dikutip Minggu (25/10/2026).
Baca Juga: Airlangga: Indonesia Mau Bikin Pesawat, IMF Bilang Gak Boleh!
Selain pertumbuhan ekonomi, Airlangga memaparkan sejumlah indikator yang menggambarkan kondisi sektor riil. Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) manufaktur tercatat naik menjadi 52,4, berada di atas ambang batas 50 yang menandakan ekspansi aktivitas industri.
Neraca perdagangan Indonesia juga dilaporkan mencatat surplus sebesar 7,25. Sementara itu, indeks kepercayaan konsumen berada di angka 118,1. Airlangga turut menyampaikan tingkat pengangguran sebesar 4,65 persen dan rasio gini yang membaik menjadi 0,368.
Pemerintah, lanjut Airlangga, juga berupaya menjaga disiplin fiskal dan stabilitas sistem keuangan agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan. Ia melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar 1,24 persen, sesuai dengan arah yang direncanakan pemerintah.
Baca Juga: Airlangga Bantah Ekonomi RI Lesu: Kita Malah Semakin Dalam dan Kuat Lho
Dari sisi moneter, Airlangga mengapresiasi keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75 persen. Sementara itu, imbal hasil atau yield surat berharga negara tenor 10 tahun tercatat sebesar 7,21 persen.
Airlangga juga melaporkan cadangan devisa Indonesia mencapai US$146,3 miliar, yang disebut cukup untuk membiayai impor selama 6,5 bulan. Di sektor perbankan, kredit tumbuh 13,65 persen, dana masyarakat meningkat 10,94 persen, dan rasio kecukupan modal perbankan tercatat sebesar 24,10 persen. Adapun rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) berada di level 2,11 persen.
Di luar indikator makroekonomi, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung sektor perumahan dan ketenagakerjaan. Airlangga menyebut fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) akan dilanjutkan untuk rumah dengan harga di atas Rp2 miliar hingga maksimal Rp5 miliar.
Pemerintah turut menyiapkan relaksasi iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Kematian, tambahan manfaat jaminan ketenagakerjaan, serta dukungan terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.
Sementara itu, untuk industri perhiasan, pemerintah membahas penyesuaian standar kadar emas dari 99,99 persen menjadi 99,9 persen agar sesuai dengan standar industri.
Berbagai indikator tersebut menjadi bagian dari laporan pemerintah mengenai kondisi ekonomi nasional. Meski pertumbuhan ekonomi tercatat positif, sejumlah indikator lain, termasuk daya beli masyarakat dan pemerataan kesejahteraan, tetap menjadi aspek penting dalam menilai dampak pertumbuhan terhadap kehidupan masyarakat.
