Bank Indonesia (BI) mengumumkan terjadi penurunan utang luar negeri (ULN) Indonesia dari US$425,6 miliar pada September 2025 menjadi US$423,9 miliar pada Oktober 2025. Jika dilihat secara tahunan, nilai ULN Indonesia tersebut tumbuh tipis 0,3% (yoy) karena dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik.
Bersamaan dengan itu, BI mencatat terjadi kenaikan utang luar negeri pemerintah sebesar 4,7% (yoy) menjadi US$210,5 miliar per Oktober 2025. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyebut bahwa kenaikan ULN pemerintah didorong oleh aliran masuk modal asing pada surat berharga negara (SBN) internasional.
Baca Juga: OJK Resmi Launching Buku Pedoman Literasi Keuangan Bagi Penyandang Disabilitas
"Hal itu seiring dengan tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang positif di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global," ungkap Denny dalam keterangan resmi, dilansir Olenka pada Selasa (16/12/2025).
Kendati mengalami kenaikan, lanjut Denny, pemerintah memastikan bahwa posisi ULN masih terjaga. Pemerintah juga memastikan bahwa ULN dimanfaatkan untuk mendorong pembiayaan program prioritas dalam rangka penguatan perekonomian nasional.
"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional," tambahnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,2% dari total ULN Pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,6%), Jasa Pendidikan (16,4%), Konstruksi (11,7%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,6%).
"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," tutup Denny.
