Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid ikut memberikan komentar terkait isu adanya 'matahari kembar' di pemerintahan Prabowo Subianto.
Adapun hal tersebut muncul ucai dua menteri Kabinet Merah Putih yang memanggil Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dengan sebutan bos saat silaturahmi Lebaran Idulfitri.
Terkait itu, ia menegaskan tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo Subiato dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: 5 Perawatan Alami Memanjangkan Rambut dengan Cepat
Baca Juga: PDIP Siap Bantu Pemerintahan Prabowo
Baca Juga: Tak Ada Matahari Kembar, Presiden Saat Ini Prabowo!
"Dalam konstitusi kita tidak memungkinkan ada matahari kembar. Tidak ada itu. Yang ada presiden dengan wakil presiden, jika itu dianggap matahari kembar, ya tidak. Karena konstitusinya itu bukan kembar Itu ada di presiden," ujarnya kepada wartawan, Senin kemarin.
Karena itu, ia pun meminta masyarakat untuk tidak mempolitisir kebitan halal bilalal tersebut. "Kita publik sudah bisa menilai semuanya mana yang tulus, mana yang tidak. Mana itu politik, mana halal bihalal. Karena sekarang ini tumpukan dari media sosial ini luar biasa dan sebab itu ambil positifnya saja untuk ke depan ini. Jadi masa iya seorang menteri tidak boleh halal-bihalal? Boleh saja kita semuanya boleh kok," tambahnya.
Menurutnya, pernyataan tersebut hanya perihal bahasa. "Ya bos itu apa sih? Ya ibu juga bos, ayah juga bos. Kalau begitu, kalau atasan, iya dong ya kalau atasan kita, kalau adik kita yang bukan bos. Ini soal bahasa saja. Makanya jangan politisasi halal-bihalal lah Maksud saya begitu," tegas dia.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kompak memanggil Jokowi bos.
"Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya," ujar Trenggono.
"Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi, saya sama ibu mau silaturahmi mohon maaf lahir dan batin. Juga (minta) doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi Menteri Kesehatan kan," ucap Budi Gunadi.
