Persoalan lapangan kerja di Indonesia bukan hanya berkaitan dengan sulitnya mendapatkan pekerjaan, tetapi juga rendahnya upah yang diterima para pekerja. Di tengah tingginya tingkat pendidikan masyarakat, tidak sedikit lulusan perguruan tinggi yang justru kesulitan memperoleh pekerjaan layak. Bahkan, sebagian pekerja harus menerima upah di bawah standar minimum.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai, transisi menuju ekonomi hijau atau green economy dapat menjadi salah satu solusi untuk menjawab persoalan tersebut. Menurutnya, pergeseran menuju ekonomi hijau dan percepatan transisi energi berpotensi menciptakan hingga 19,4 juta lapangan kerja dalam 25 tahun ke depan.
Peluang tersebut dinilai tidak hanya terbuka bagi tenaga kerja dengan keterampilan rendah atau pekerjaan yang mengandalkan kemampuan fisik, tetapi juga tenaga profesional dengan keahlian tinggi, termasuk mereka yang bekerja di bidang teknologi dan kecerdasan buatan (AI).
"Kalau kita bergeser pada ekonomi yang sifatnya ekonomi hijau atau transisi energi, itu bisa menciptakan 19 juta lapangan kerja dalam 25 tahun ke depan. Bahkan lebih, 19,4 juta lapangan kerja," ungkap Bhima, sebagaimana Olenka kutip dari Instagram @fgmedia.official, Minggu (15/11/2026).
Bhima melanjutkan, potensi penciptaan lapangan kerja dari ekonomi hijau juga memiliki keunggulan dari sisi kualitas pekerjaan. Sebab, sebagian besar pekerjaan yang tercipta melalui transisi energi berpotensi menjadi pekerjaan formal dengan standar kesejahteraan yang lebih baik.
Ia pun mempertanyakan kualitas lapangan kerja yang selama ini menjadi bagian dari target pemerintah. Menurutnya, penciptaan lapangan kerja seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah orang yang bekerja, tetapi juga status pekerjaan dan kelayakan upah yang diterima.
"Yang menjadi pertanyaan, apakah yang ditawarkan pemerintah sekarang menuju 19 juta lapangan kerja itu pekerjaan informal atau formal? Kalau 19 juta lapangan kerja dari transisi energi, sebagian besar adalah pekerjaan formal, jadi lebih berkualitas," katanya.
Lebih lanjut, Bhima juga menyoroti persoalan upah pekerja di Indonesia. Meskipun pemerintah dapat mengklaim tingkat pengangguran berada pada posisi terendah dalam beberapa dekade terakhir, kondisi tersebut belum tentu mencerminkan kesejahteraan tenaga kerja secara keseluruhan.
Bhima mengungkapkan, masih terdapat sekitar 109 juta pekerja yang menerima upah di bawah upah minimum dari total sekitar 170 juta penduduk bekerja. Artinya, sebagian besar masyarakat memang memiliki pekerjaan, tetapi belum tentu memperoleh penghasilan yang layak.
"Jadi kerja sih kerja, tapi upahnya sebenarnya enggak layak," tegasnya.
Baca Juga: Bukan Cuma Rusak Lingkungan, Ini Bahaya Batu Bara bagi Ekonomi Menurut Bhima Yudhistira
Dipaparkan Bhima, percepatan transisi menuju ekonomi hijau memang berpotensi mengubah struktur industri dan menggeser sejumlah jenis pekerjaan yang selama ini bergantung pada energi fosil.
Namun, ia menilai dampak positif dari transformasi tersebut akan lebih besar selama pemerintah menyiapkan proses peralihan tenaga kerja secara matang.
Salah satu langkah penting adalah memastikan pekerja yang terdampak perubahan industri tidak langsung kehilangan mata pencaharian. Pemerintah perlu menyiapkan program peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelatihan ulang (reskilling) agar tenaga kerja dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri baru.
"Transisi energi harus dibarengi dengan transformasi pekerja dan juga tanggung jawab sampai ke level pemerintah daerah untuk menyiapkan balai-balai latihan kerja. Jadi tanpa ada PHK itu sangat memungkinkan. Yang penting ada upskilling, ada reskilling," jelasnya.
Bhima juga mengingatkan bahwa transformasi industri menuju energi bersih tidak bisa ditunda terlalu lama. Sejumlah negara telah bergerak lebih cepat dengan mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam aktivitas industri, termasuk di kawasan-kawasan industri mereka.
Sementara itu, Indonesia sebenarnya memiliki banyak kawasan ekonomi khusus yang dapat menjadi penggerak transformasi industri. Namun, pemanfaatan energi terbarukan di kawasan tersebut dinilai masih perlu didorong, salah satunya melalui penggunaan panel surya.
"Coba cek, dari banyak kawasan ekonomi khusus yang kita punya, berapa banyak yang sudah punya panel surya?," imbuhnya.
Lebih jauh, Bhima mengingatkan pemerintah agar tidak hanya khawatir terhadap potensi kenaikan harga akibat peralihan menuju energi bersih atau greenflation. Menurutnya, ketergantungan terhadap energi fosil justru menyimpan risiko inflasi yang tidak kalah besar dan sulit diprediksi.
Ia menyebut, kondisi tersebut sebagai fossilflation, yakni tekanan inflasi yang muncul akibat ketergantungan pada energi fosil dan berbagai gejolak yang menyertainya.
"Hati-hati, ada bukan greenflation, tapi justru fossilflation. Kalau masih berpacu pada fosil, maka itu akan menciptakan inflasi yang sulit untuk diperkirakan," kata Bhima.
Karena itu, menurutnya, Indonesia perlu segera mengambil langkah strategis untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan. Upaya tersebut tidak cukup hanya mengandalkan peralihan sumber energi, tetapi juga harus diikuti pemulihan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara lebih bertanggung jawab.
"Nggak ada cara lain, Indonesia harus menjawab dua hal. Yang pertama adalah transisi energi, yang kedua adalah ekonomi restoratif," pungkasnya.
Baca Juga: Pengangguran Sarjana Meningkat, CELIOS: Kualitas Pekerjaan Semakin Memburuk
