Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini sekaligus mengakhiri penantian masyarakat selama 18 tahun terhadap regulasi yang mengatur perampasan aset hasil tindak pidana tersebut.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelum keputusan diambil, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan regulasi tersebut.
Secara umum, UU Perampasan Aset mengatur mekanisme pengambilalihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana melalui proses hukum. Regulasi ini diharapkan dapat membantu negara memulihkan kerugian akibat kejahatan dengan menyasar aset atau keuntungan yang diperoleh pelaku, sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman.
Baca Juga: PSI Bongkar Alasan Gibran Terus Diserang: Ada UU Perampasan Aset yang Bikin Mereka Ketar-ketir?
Sebelum pengesahan, Habiburokhman menyebut regulasi tersebut telah lama dinantikan masyarakat. Ia juga mengapresiasi kerja Komisi III DPR yang mengawal pembahasan RUU Perampasan Aset hingga akhirnya dapat disahkan dalam rapat paripurna.
"Insyaallah jam 09.30 WIB ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Selain itu, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai turut mengawal proses pembentukan regulasi tersebut sejak awal.
"Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini," ujarnya.
Habiburokhman juga mengungkapkan, Dasco telah meminta Komisi III DPR untuk mempercepat proses pembentukan UU Perampasan Aset sejak Agustus 2025. Dukungan tersebut menjadi salah satu bagian dari perjalanan panjang pembahasan regulasi yang kini resmi disahkan.