Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman menyatakan pihaknya akan segera menggelar rapat bersama Polri guna membahas kelanjutan kasus penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabwo cs.
Baca Juga: Dari Sambo hingga Listyo Sigit, Satu Persatu Tumbang Karena Masalah Hukum, Karma Tragedi KM 50?
"Kita sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, kami akan menyelenggarakan rapat kerja khusus, terkait kejahatan serius penyadapan Kepala Negara," terangnya kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Sambungnya, agenda rapat khusus tersebut dijadwalkan akan digelar antara Rabu November atau Kamis 12 November 2026 mendatang.
"Yang menjadi isu utama adalah agar kasus ini diungkap dengan jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik terbesarnya siapa? Ya. Karena yang disadap adalah kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, ketua-ketua umum partai," tambahnya.
Baca Juga: Tak Boleh Sembarangan, Ini 5 Tips Memilih Produk Kelistrikan Asli Supaya Rumah Lebih Aman
Lebih lanjut, pihaknya mendesak agar kasus penyadapan ini tidak hanya berhenti pada Listyo Sigit, tetapi pada pihak yang terlibat dan diuntungkan dari kasus ini.
"Karena itu, pasti ada pihak, ya, pastinya dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar yang apa namanya, menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini," katanya.
Sambungnya kagii, "Ini harus bisa dibongkar, ya, oleh penyidik nantinya. Jadi, pasalnya dikenakan adalah, kita minta, pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara, ya. Harus didorong ke sana," tukasnya.
Sebelumnya, polisi resmi menetapkan tiga tersangka terhadap kasus penyadapan ilegal, yaitu eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Terbaru, pada Kamis (5/11), penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri, Irjen Pol Slamet Uliandi, sebagai tersangka setelah sebelumnya berstatus saksi.
