Ketua DPP PDI-Perjuangan Said Abdullah menegaskan partai politik besutan Megawati Soekarnoputri itu bukan partai oposisi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kendati partai moncong putih itu tak masuk di jajaran pemerintahan.
Kendati berdiri di luar pemerintahan, namun PDI-P kata Said bukan partai oposisi, posisi parpol berlambang Kepala Banteng itu disebutnya sebagai penyeimbang pemerintah, status itu telah disepakati seluruh kader PDI-P dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai.
Baca Juga: Disebut-sebut Jadi Dalang Demo Mahasiswa, PDI-P Langsung Blak-blakan Soal Arahan Ibu Mega
"PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai Partai penyeimbang,” kata Said kepada wartawan dilansir Jumat (19/6/2026).
PDI-P yang ogah disebut oposisi juga tak mau disebut sebagai partai pendukung pemerintah itu memicu kritik keras dari berbagai kalangan, PDI-P dinilai main aman sehingga mengambil sikap politik yang abu-abu.
Terkait itu, Siad menegaskan sikap politik PDI-P sudah jelas, dengan memposisikan diri sebagai partai penyeimbang pemerintah, maka partai tersebut tidak berdiri di dalam wilayah yang abu-abu. Sistem politik Indonesia lanjut Said tidak mengenal kubu oposisi.
“Sikap ini bukan sikap abu abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat, yang menjalankan sistem oposisi," tegas Said.
Sebagai partai penyeimbang, bukan berarti PDI-P kehilangan taring dalam menjalankan fungsi pengawasan, parpol ini tetap mengeritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa tak pas dan tak pro rakyat, hanya saja seluruh kritik dan masukan itu disampaikan secara objektif.
"Artinya kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut," ujar Said.
Sebaliknya, lanjut Said, apabila kebijakan dan kinerja pemerintah kurang optimal, PDIP menyatakan akan menyampaikan kritik dan masukan secara konstruktif.
"Dan dalam posisi seperti ini belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral," ujarnya.
Sebagai partai penyeimbang PDI-P menginginkan Presiden Prabowo dapat menjalankan pemerintahan dengan baik hingga akhir masa jabatannya sesuai konstitusi.
"Sebagai penyeimbang PDI Perjuangan menginginkan Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029 sesuai aturan main yang digariskan konstitusi kita. Berbeda dengan pilihan jika mengambil sikap oposisi. Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan berkuasa. Sikap oposisi lebih menempuh jalan untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintahan agar mendapatkan dampak negatif elektoral," lanjutnya.
Baca Juga: Tidak Ada Perubahan, Ongkos MBG Tetap Diambil dari Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
Menurut Said, Prabowo sendiri sangat memahami sikap dan pilihan politik yang ditempuh oleh PDI-Perjuangan. Bahkan Prabowo menyatakan terima kasih atas sikap itu, dan menganggapnya sebagai teman yang lebih jujur.
"Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik, melebih lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap obyektivitas yang malah diperlukan oleh Bapak Presiden," pungkas Said.
