Kebijakan penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia menjadi salah satu langkah paling dikenal pada masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019.

Namun, kebijakan tegas tersebut ternyata berawal dari kegelisahan Susi melihat maraknya praktik pencurian ikan yang mengancam kekayaan laut Indonesia.

Susi mengungkapkan, ketika pertama kali menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dirinya menyadari besarnya tantangan yang harus dihadapi.

Ia harus menentukan persoalan mendasar di sektor kelautan dan perikanan sekaligus merumuskan langkah nyata agar laut dapat menjadi salah satu sumber masa depan bangsa.

Menurutnya, sumber daya laut Indonesia harus dikembalikan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dan negara. Namun, praktik illegal fishing yang masih marak membuat potensi tersebut sulit dimanfaatkan secara optimal.

"Saya juga sadar, challenge saya itu besar. Sebagai menteri lima tahun akan mengerjakan apa? Hasilnya apa? Jadi, betul-betul kita mesti mencari, mengobservasi, menganalisis persoalannya apa. Kemudian persoalan besar laut, masa depan bangsa, ya resource kita harus dibalikin. Tapi, illegal fishing banyak sekali," ungkap Susi, sebagaimana Olenka kutip dari unggahan Bank Permata, Selasa (17/11/2026).

Dalam proses mencari solusi, Susi menemukan ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan yang memberikan kewenangan untuk menenggelamkan kapal yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian ikan. Ketentuan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar lahirnya kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan.

Meski demikian, Susi menyadari penerapan kebijakan tersebut tidak sederhana. Pasalnya, banyak kapal yang melakukan pencurian ikan merupakan kapal berbendera asing. Langkah penenggelaman kapal berpotensi menimbulkan persoalan diplomatik dengan negara asal kapal tersebut.

Untuk mengantisipasi hal itu, Susi memilih melakukan pendekatan diplomatik terlebih dahulu. Ia mengundang lima duta besar negara terkait ke kantornya dan menjamu mereka sambil menjelaskan rencana pemerintah Indonesia dalam memberantas pencurian ikan.

Dalam pertemuan tersebut, Susi bahkan secara terbuka menyampaikan latar belakang pendidikannya yang tidak selesai di bangku SMA. Namun, ia menegaskan bahwa tanggung jawab yang diembannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sangat besar karena luasnya wilayah laut Indonesia.

"Saya bilang, Excellency, you know I am the most uneducated minister. Yang lain semua sarjana, saya satu-satunya yang SMA tidak selesai. But I have the biggest portfolio," tuturnya.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Blak-blakan soal Deal dengan Jokowi Sebelum Masuk Kabinet

Susi kemudian menjelaskan bahwa meskipun latar belakang pendidikannya berbeda dengan para menteri lainnya, ia memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan.

Ia menyebut, sekitar 79 persen wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga pengelolaan sumber daya laut menjadi persoalan strategis bagi masa depan negara.

Dengan nada bersahabat, Susi meminta para duta besar membantu pemerintah Indonesia menjalankan tugas tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa Presiden saat itu menginginkan laut menjadi masa depan bangsa, sehingga praktik pencurian ikan harus dihentikan.

Dalam pertemuan itu, Susi menyampaikan rencana pemerintah untuk menegakkan ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan, termasuk menindak kapal asing yang melakukan pencurian ikan.

Ia pun meminta para duta besar menyampaikan kebijakan tersebut kepada para pelaku usaha di negara masing-masing agar kapal-kapal asing tidak lagi melakukan aktivitas ilegal di perairan Indonesia.

Susi juga menawarkan pilihan kepada negara-negara tersebut. Kapal asing diminta meninggalkan perairan Indonesia atau tetap mengikuti kebijakan moratorium untuk kepentingan analisis dan evaluasi selama enam bulan.

"Jadi saya bilang, I will enforce our constitution (konstitusi kita akan saya tegakkan), yang mana kita boleh tenggelamkan kapal. So can you talk to your businessman to remove all foreign vessel dari perairan Indonesia. Atau stay to follow moratorium untuk analisis dan evaluasi enam bulan," jelasnya.

Menurut Susi, pertemuan dengan lima duta besar tersebut berlangsung sekitar empat jam. Pendekatan diplomasi itu menjadi langkah awal untuk membangun pemahaman dan dukungan negara-negara asal kapal asing terhadap kebijakan pemerintah Indonesia.

Terakhir, Susi mengungkapkan, para duta besar akhirnya menyatakan kesediaan untuk mendukung langkah yang akan ditempuh pemerintah Indonesia dalam memberantas pencurian ikan.

"Sudah dijamu empat jam. Okay, we will support you, Excellency," tandas Susi mengingat respons para duta besar tersebut.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Ungkap Prinsip Hidup yang Mengantarkannya Jadi Pengusaha hingga Menteri