Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melontarkan pesan soal batas kekuasaan dalam pidatonya saat peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026).
Pernyataan AHY sontak menjadi sorotan. Pasalnya, ia bicara soal kekuasaan yang tidak bisa dimiliki seseorang selamanya. Pesan itu muncul di tengah kembali mengemukanya wacana Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan pemerintahan hingga dua periode.
“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY.
Baca Juga: Pasukan Mas Bahlil Soroti Gelagat AHY: Prabowo Akan Dilawan!
AHY juga mengingatkan bahwa rakyat harus tetap memiliki hak untuk menentukan pilihan politiknya. Ia meminta agar hak masyarakat untuk memilih maupun dipilih tidak dihalangi.
“Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” ujar AHY.
Pernyataan tersebut kemudian dibaca dalam konteks dinamika politik menuju Pemilu 2029. Apalagi, sebelumnya wacana agar Prabowo-Gibran melanjutkan pemerintahan hingga dua periode memang sempat mencuat.
Namun, apakah AHY sedang mengirim sinyal atau bahkan menyentil rencana tersebut?
Dalam pidatonya, AHY memang tidak secara langsung menyebut Prabowo maupun rencana dua periode. Ia justru berbicara lebih luas mengenai pentingnya menjaga demokrasi dan memastikan pergantian kekuasaan berlangsung sesuai kehendak rakyat.
AHY menegaskan demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai rutinitas pemilu. Menurut dia, demokrasi juga membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta mekanisme checks and balances yang sehat.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur dan penyelenggaraan pemilu,” tegas AHY.
Ia pun menyebut pemerintahan yang kuat tetap diperlukan. Namun, kekuatan tersebut harus berjalan beriringan dengan keterbukaan terhadap kritik dan penghormatan terhadap perbedaan.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat,” katanya.
Pernyataan AHY tersebut kemudian memunculkan tafsir politik yang beragam. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia bahkan menilai gestur AHY seperti memberikan sinyal kesiapan menjadi salah satu kandidat dalam Pilpres 2029.
Namun, Partai Demokrat buru-buru meluruskan tafsir tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan pernyataan AHY soal kekuasaan yang memiliki batas bukan bentuk pertentangan terhadap pemerintahan Prabowo.
Menurut Herman, batas masa jabatan presiden memang telah diatur dalam konstitusi. Karena itu, pernyataan AHY dinilai sebagai bagian dari pesan Demokrat untuk menjaga demokrasi.
“Konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah memberikan batasan, dua kali masa periode,” kata Herman, Selasa (8/9/2026).
Ia juga membantah anggapan bahwa pidato AHY merupakan sinyal untuk maju dalam Pilpres 2029.
“Nggak, itu kan over, berlebihan lah,” ujarnya.
Herman menegaskan Demokrat masih berada di barisan pendukung pemerintahan Prabowo.
“Loh nggak ada pertentangan, justru mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dong,” katanya.
Terlepas dari tafsir politik yang muncul, AHY dalam pidatonya juga menekankan pentingnya menjaga pelajaran Reformasi dalam setiap pemilu.
Ia meminta seluruh peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang adil. Menurut AHY, kemenangan seharusnya lahir dari kepercayaan rakyat, sementara pihak yang kalah harus menghormati hasil yang telah ditentukan.
“Pemilu harus berlangsung jujur, adil, bebas, dan demokratis,” ucapnya.
“Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat,” imbuh AHY.
Dengan begitu, kalimat AHY soal kekuasaan yang memiliki batas kini berada di tengah dua tafsir. Bagi sebagian pihak, pernyataan tersebut bisa dibaca sebagai pesan politik menjelang 2029. Namun bagi Demokrat, pesan itu disebut tak lebih dari penegasan bahwa kekuasaan memang memiliki batas sebagaimana diatur konstitusi.
