Usulan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang diinisiasi oleh Forum Purnawirawan TNI masih terus berpolemik. Ide menurunkan paksa Gibran dari kursi RI 2 itu direspons berbagai pihak dengan pernyataan yang saling beseberagan, ada yang sepakat adapula yang menolak. 

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan turut menangapi wacana tersebut, menurutnya Gibran terpilih secara konstitusional dan bersifat final. Sebaiknya hal itu tak perlu lagi dipersoalkan, ketimbang ribut-ribut, Luhut meminta semua pihak mendukung pemerintah.  

Baca Juga: Tuntutan Pemberhentian Gibran, Tidak Ganggu Pemerintahan

“Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu saja sekarang. Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan dengan baik,” kata Luhut dilansir Olenka.id Selasa (6/5/2025). 

Ketimbang menyoal posisi Gibran di kursi wakil Presiden, Luhut meminta masyarakat untuk membahas hal lain yang lebih bermanfaat. Baginya usulan memkazulkan Gibran tak penting dibahas. 

“Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu," tegasnya. 

Dalam kesempatan itu, Luhut juga dengan tegas membantah anggapan yang  mengatakan Presiden Prabowo menegur Panglima TNI Agus Subianto karena memutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, anak Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno.

“Enggak ada saya tahu itu," ucapnya.

Lebih lanjut, Luhut menyangkal jika mutasi perwira TNI tersebut bermuatan politis, apalagi dikaitkan dengan sikap Try Sutrisno yang mendukung pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. 

“Ah enggak ada gitu-gituan. Itu kan (pembatalan mutasi) bisa aja terjadi. Enggak ada hal yang aneh-aneh kok itu," ucapnya. 

Terpisah, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) juga turut merespons polemik pemakzulan Gibran. Dia memaklumi wacana tersebut. Menurutnya di negara demokrasi seperti Indonesia isu tesebut menjadi barang bisa dan tak perlu direspons berlebihan. 

Baca Juga: Jangan Terpancing Tuntutan Pemberhentian Gibran

"Ya (usulan pemakzulan Gibran) itu sebuah aspirasi, sebuah usulan, ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita," ujar Jokowi.