Mantan Menkopolhukam Mahfud MD turut menyoroti pemecatan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan. Menurutnya pemecatan Purbaya wajar, sebab selama setahun menjabat Bendahara Negara, Purbaya punya sederet kelemahan yang tidak bisa dimaklumi Presiden Prabowo Subianto.
Mahfud mengatakan, Purbaya punya dua kelemahan mendasar yang bikin dirinya tergusur dari Kabinet Merah Putih, salah satunya kata Mahfud adalah soal komunikasi publik Purbaya yang dinilai terlampau buruk. Selain itu Purbaya juga dinilai gagal membereskan berbagai masalah yang berkaitan dengan ekonomi negara ini.
“Kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres,” kata Mahfud dilansir Olenka.id dari saluran YouTube pribadinya, Rabu (16/9/2026).
Soal komunikasi publik Purbaya yang dinilai buruk,kata Mahfud Purbaya kerap terlibat debat terbuka dengan sesama pejabat negara yang berujung polemik. Tak hanya itu, Purbaya juga dinilai kerap melontarkan pernyataan kontroversial yang bikin resah publik.
“Contohnya ketika dia mengumumkan bahwa 490 daerah terancam tidak mampu membayar gaji pegawai akibat pemangkasan dana dari pemerintah pusat,” ujar Mahfud.
Ia juga menyoroti kebijakan penarikan pajak yang dinilai terlalu berlebihan. Menurut Mahfud, usaha kecil dan industri rumahan hingga kegiatan nonkomersial seperti podcast disebut ikut menjadi sasaran.
Selama menjabat, Purbaya dinilai hanya bisa ‘ngomong besar’ kenyataannya seluruh pernyataan yang terdengar manis gagal diwujudkan, contohnya adalah soal pernyataan Purbaya yang mengaku memperbaiki nilai tukar rupiah yang terus tergerus, hingga saat ini pernyataan itu gagal dibuktikan.
“Dia sesumbar itu semua gampang. Meskipun itu memberikan harapan orang, baru memberi harapan orang, ‘Saya ini beda banget sama Sri Mulyani’. Kira-kira begitu,” ujar Mahfud.
Selain masalah perbaikan nilai tukar, pernyataan Purbaya soal pembiayaan kereta cepat Whoosh yang dikatakannya tidak bakal menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) namun pada kenyataannya ongkos Whoosh ujung-ujungnya masuk ke APBN. Kondisi tersebut membuat negara harus membayar sekitar Rp1 triliun per tahun selama 80 tahun.
Baca Juga: Prabowo Mendadak Pecat Purbaya, Perbedaan Pandangan Soal Setoran Danantara Diduga Jadi Biang Kerok
“Kemudian pembenahan internal Bea Cukai juga tidak ada perbaikan berarti. Padahal, Purbaya sebelumnya sempat mengancam akan menutup Bea Cukai kalau mereka tidak beres,” ujarnya.
