Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang dicetuskan oleh Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto. Dana yang dialokasikan untuk program tersebut sebesar Rp71 triliun, sebagaimana tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Eko Listiyanto, Direktur Pengembangan Big Data INDEF, mengungkapkan bahwa program tersebut berpotensi mendongkrak perekonomian Indonesia asal dijalankan dengan desain kelembagaan yang matang. Bahkan, program makan bergizi gratis dinilainya lebih prioritas dibandingkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca Juga: Muluskan Transisi Pemerintahan ke Tangan Prabowo-Gibran, Jokowi Minta Sokongan BPK
"Kalau saya disuruh milih salah satu, saya akan memilih makan bergizi. Pertama, ini genuine dari ide kampanyenya Pak Prabowo. Yang kedua, kalau bisa mendesain kelembagaanya dengan bagus, ini bisa menjadi stimulan untuk di domestik," terangnya dalam Diskusi Publik INDEF: Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang, pada Kamis, 4 Juli 2024.
Dengan catatan, ujarnya, UMKM harus dilibatkan dalam program tersebut. "Jangan mengulangi kesalahan dari pembangunan yang sifatnya hanya mengejar target. Desain kelembagaannya harus bagus, pastikan bahwa nanti yang mengeksekusi kebijakan ini adalah para pelaku ekonomi lokal. Jangan kemudian makan siang bergizi, tapi susunya impor," tegasnya.
Sementara itu, terkait utang jatuh tempo Pemerintah Indonesia sebesar Rp800 triliun pada 2025 mendatang, Imaduddin Abdullah selaku Direktur Kolaborasi Internasional INDEF menekankan pentingnya persiapan dan pembiayaan terhadap program makan bergizi gratis yang akan segera digulirkan.
"Ada dua aspek yang perlu diperhatikan pemerintah. Pertama adalah persiapan program itu sendiri. Yang kedua, terkait pembiayaan. Kita ingin betul bahwa dengan adanya makan gizi gratis, human capital Indonesia bisa baik ke depan: produktivitas makin tinggi. Namun, dampaknya mungkin terasa di 10-20 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi terbaik untuk pembiayaannya," jelasnya.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim bahwa utang jatuh tempo pemerintah tahun depan tidak akan memengaruhi program makan bergizi gratis maupun pembangunan IKN. Menurutnya, tidak ada masalah pendanaan dalam lima tahun ke depan.
"Saya berkali-kali sampaikan, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan dalam economic model yang dibuat pemerintah," katanya, Jumat (5/7).
Terkait program makan bergizi gratis, Luhut menyebut bahwa program andalan Prabowo tersebut merupakan program yang bagus dan sudah ada ratusan negara yang melaksanakannya. "Saya pikir program makan bergizi itu bagus sekali karena sudah dilakukan di 193 negara. Itu akan membantu rakyat dan dilakukan secara bertahap, bertingkat, berlanjut, jadi tidak ada yang aneh," tegasnya.
