Presiden Prabowo Subianto meminta DPR senantiasa mengajak mahasiswa, tokoh masyarakat hingga kelompok masyarakat lainnya yang mau menyampaikan aspirasinya untuk berdialog, intinya Kepala Negara meminta supaya DPR selalu membuka pintu dan mau menerima siapa saja yang datang.
Menurut Prabowo, penyampaian aspirasi adalah hak masyarakat yang wajib difasilitasi negara sebab itu merupakan hak konstitusional sebagai warga negara.
Baca Juga: Dari Ahok hingga Sahroni Dkk, Ini Deretan Pejabat yang Pernah Didemo Massa Karena Keseleo Lidah
"Saya akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi. Agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung," kata Prabowo dilansir Senin (1/8/2025).
Kendati meminta DPR selalu membuka pintu untuk masyarakat dan menyebut penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional warga negara, namun Prabowo juga meminta masyarakat supaya menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara yang tidak melawan hukum, aspirasi kata dia harus disampaikan lewat cara-cara beradab dan damai.
Dia mengingatkan bahwa tindakan anarkis, destabilisasi negara, perusakan fasilitas umum, penjarahan hingga ancaman terhadap keselamatan rakyat tidak dapat ditoleransi dan merupakan pelanggaran hukum.
"Aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat. Serta menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas," ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan DPR RI telah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Hal-hal lain akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi di parlemen pusat. Selain itu, Presiden Prabowo juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk terbuka dalam menerima kritik serta masukan dari masyarakat.
Baca Juga: Dari Ahok hingga Sahroni Dkk, Ini Deretan Pejabat yang Pernah Didemo Massa Karena Keseleo Lidah
"Kepada pemerintah, saya perintahkan seluruh kementerian/lembaga untuk menerima utusan dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan kritik, koreksi dan masukan. Demi perbaikan jalannya pemerintahan," pungkasnya.
