Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana untuk merombak Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini diungkapkan Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah.
Ketua BUMN Center of Excellence Universitas Padjadjaran (UNPAD) Popy Rufaidah menuturkan bahwa perombakan tersebut merupakan strategi dalam meningkatkan kinerja. Sehingga, melakukan transformasi di kementerian ataupun lembaga menjadi hal yang wajar.
"Setiap pemerintahan akan memiliki strategi jangka panjang dalam rangka untuk meningkatkan kinerja lembaga khususnya yang di kupas tuntas oleh tim presiden yang akan datang, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, dimana salah satu unsur untuk meningkatkan kinerja dari kelembagaan adalah transformasi," ujar Popy dalam sesi wawancara 'Closing Bell' CNBC Indonesia, seperti dilansir Minggu (29/9/2024).
Baca Juga: Kartika Wirjoatmodjo Ungkap Tantangan BUMN Seimbangkan Tugas Negara dan Cetak Laba
"Transformasi adalah sesuatu yang lumrah dilakukan oleh suatu pemerintahan kabinet dan juga kementerian serta lembaga yang lainnya," sambungnya.
Baca Juga: Pertamina Jadi BUMN dengan Setoran Pajak Terbesar Selama 2023
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad ini menegaskan bahwa transformasi di tubuh BUMN justru harus dilakukan dalam rangka menghadapi persaingan kedepan yang semakin ketat.
"Pada saat menghadapi persaingan yang semakin ketat, transformasi merupakan suatu hal yang menjadi keharusan. Dan transformasi yang dilakukan ini adalah transformasi organisasi bagaimana wacana Kementerian BUMN yang nanti akan menjadi suatu badan atau lembaga pemerintah non kementerian atau LPNK," jelasnya.
Ia menilai, untuk melakukan transformasi ini ada indikator-indikator capaian yang ingin dicapai oleh pemerintahan yang akan datang, antara lain adalah kontribusi dari BUMN kepada negara dalam bentuk deviden, pendapatan, dan juga kontribusi-kontribusi lainnya.
Apalagi berdasarkan laporan kinerja yang telah dirilis oleh Kementerian BUMN, lanjut Popy, kontribusi BUMN kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP) hanya mencapai 76 persen pada tahun 2023.
"Berdasarkan laporan yang telah diupload di Kementerian BUMN, dimana dari target Rp 597 triliun hanya tercapai Rp 459 triliun. Jadi capaiannya adalah 76 persen," katanya.
"Tentunya untuk itu diperlukan berbagai transformasi sebagai penunjang untuk mencapai daya saing organisasi khususnya untuk di Kementerian BUMN," lanjut Popy.
Ia pun menerangkan, Kementerian BUMN pada saat dipimpin oleh Erick Thohir telah melakukan sejumlah transformasi antara lain membentuk BUMN Holding yang awalnya berjumlah lebih dari seratus dipangkas untuk dibentuk menjadi sekitar 17 BUMN holding.
"Pemangkasan jumlah BUMN ini dikelompokkan menjadi 12 cluster, yaitu perkebunan, kehutanan, energi, minerba, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu cara yang dilakukan kementerian dalam rangka untuk meningkatkan kinerja kementerian melalui BUMN-BUMN yang ada," tandasnya.
Berdasarkan riset BUMN Center of Excellence Unpad, tidak semua BUMN Holding berada pada posisi bintang. BUMN yang berada pada posisi perlu perawatan memerlukan penanganan yang berbeda. Seperti BUMN Holding pertahanan yang produknya termasuk dalam kategori pendukung keamanan nasional tentunya harus sejalan dengan orientasi Pemerintah.
Tantangan pengelolaan BUMN yang paling kritikal pada saat globalisasi ini adalah meningkatkan jumlah BUMN masuk peringkat global. Dimana saat ini hanya 6 BUMN yang masuk peringkat global. Dibandingkan perusahaan holding yang dimiliki Singapura yaitu Temasek Holdings dan Malaysia yaitu Khazanah Nasional Berhard, perusahaan mereka sudah masuk pasar internasional. Bahkan perusahaan mereka menguasai pangsa pasar Indonesia seperti XL Axiata, DBS Bank dan CIMB Bank.
Wacana perombakan yang akan dilakukan melalui sejumlah transformasi bisnis, kultural dan manajemen harus didukung dengan sejumlah peraturan pendukung serta dikawal Presiden Prabowo langsung. Selain itu, pentingnya penempatan SDM berskala global dan profesional yang telah teruji kinerja capaiannya.
