Warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Kiai Kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur meminta seluruh pihak untuk tidak mencatut nama Presiden Prabowo Subianto untuk kepentingan politik pribadi dalam perebutan kepemimpinan PBNU pada Muktamar ke-35 NU.
Peringatan itu disampaikan Gus Lilur merespons informasi mengenai pencatutan nama presiden dalam ajang Muktamar ke-35 NU. Dia bahkan meminta Prabowo untuk memastikan namanya tak dipakai untuk kepentingan tersebut.
“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satupun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Baca Juga: HUT ke-81 RI Jadi Ajang Pamer Foto Prabowo, Senarsis Itu Kah Presiden Kita?
Gus Lilur menyebut informasi yang diterimanya mengarah pada dugaan adanya jejaring yang melibatkan sembilan pembantu presiden di sekitar kekuasaan, seperti Mensos Saifullah Yusuf, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Menag Nasaruddin Umar, dan Menteri Haji Irfan Yusuf.
“Informasi yang saya terima mereka menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam,” ujarnya.
Namun Gus Lilur tidak percaya bahwa gerakan mereka benar-benar diketahui oleh Presiden Prabowo.
“Justru karena itu saya meminta Presiden turun tangan dalam pengertian yang paling sederhana: memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU,” katanya.
Ia menilai persoalan tersebut menjadi penting karena sejumlah nama yang disebut dalam informasi itu memang menduduki jabatan pemerintahan Juri Ardiantoro sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara dan Saifullah Yusuf juga merupakan Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Menteri Sosial.
Menurut Gus Lilur, rangkap relasi antara posisi di pemerintahan dan struktur organisasi NU tersebut harus dijaga agar tidak berubah menjadi penggunaan kekuasaan negara untuk menentukan kepemimpinan organisasi keagamaan.
“Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau siapa yang menjadi Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” tegasnya.
Gus Lilur yang juga penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya itu bahkan mempertanyakan motif di balik dugaan gerakan tersebut. Ia menduga terdapat kepentingan mempertahankan posisi politik melalui penguasaan struktur NU.
“Kalau benar gerakan itu ada, pertanyaannya sederhana: apakah ini semata-mata gerakan politik untuk mempertahankan posisi dan pengaruh? Apakah jabatan di pemerintahan kemudian harus diamankan melalui jabatan di PBNU?” ujarnya.
Ia secara khusus menyoroti Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid. Menurutnya, kedua figur tersebut memiliki posisi strategis di pemerintahan sekaligus memiliki posisi penting dalam struktur NU.
Gus Lilur mengatakan publik berhak mempertanyakan apakah kepentingan mempertahankan jabatan politik kemudian mendorong seseorang untuk ikut menentukan siapa yang harus memimpin NU.
“Gus Ipul adalah Menteri Sosial dan Sekjen PBNU. Nusron adalah pejabat pemerintah dan memiliki posisi di struktur PBNU. Jangan sampai muncul persepsi bahwa jabatan pemerintahan harus diamankan dengan menguasai kepemimpinan NU,” katanya.
Ia menegaskan bahwa NU tidak boleh dijadikan kendaraan untuk mengamankan kepentingan politik siapa pun.
“NU adalah organisasi ulama. Muktamar harus menjadi forum memilih kepemimpinan berdasarkan keulamaan, integritas, kapasitas, dan kemampuan mengkhidmatkan organisasi kepada umat dan bangsa. Bukan memilih karena siapa yang paling dekat dengan penguasa,” ujar Gus Lilur.
Karena itu, ia juga mempertanyakan secara terbuka sumber pembiayaan apabila benar terdapat operasi politik untuk memobilisasi dukungan dalam Muktamar.
“Kalau memang ada gerakan seperti yang saya dengar, dari mana dananya? Apakah ada penggunaan fasilitas negara? Apakah ada dana APBN yang digunakan? Apakah ada konglomerat yang membiayai? Semua itu harus dijawab secara terbuka jika memang ada,” katanya.
Gus Lilur menegaskan dirinya tidak sedang menuduh bahwa dana APBN telah digunakan untuk membeli suara Muktamar. Ia justru meminta agar dugaan tersebut dibuktikan atau dibantah secara transparan.
“Jangan sampai ada uang negara yang dipakai untuk membeli suara Muktamar. Saya tidak mengatakan itu sudah terjadi. Saya meminta agar kalau tidak terjadi, segera bantah dan pastikan tidak terjadi,” ujarnya.
Menurut Gus Lilur, persoalan tersebut bukan sekadar perebutan jabatan Ketua Umum dan Rais Aam. Yang dipertaruhkan adalah marwah NU sebagai organisasi keagamaan terbesar yang memiliki sejarah panjang dalam kehidupan bangsa.
“Apakah semua kiai NU bisa dibeli? Apakah semua PWNU bisa dibeli? Apakah suara muktamirin bisa dibeli? Saya tidak percaya. Saya percaya masih banyak kiai dan warga NU yang memiliki independensi dan keberanian,” katanya.
Ia juga mempertanyakan apakah semangat perjuangan yang selama ini menjadi karakter NU telah hilang karena transaksi politik.
“Apakah semangat jihad NU sudah hilang karena uang? Saya tidak percaya. NU punya tradisi panjang melawan penjajahan, mempertahankan republik, dan menjaga martabat umat. Jangan sampai tradisi itu kalah oleh kepentingan politik sesaat,” ujarnya.
