Kemampuan industri Indonesia bersaing di pasar global turut memengaruhi peluang investasi, pertumbuhan usaha, dan penciptaan lapangan kerja. Ketika pasar internasional semakin kritis terhadap emisi dari proses produksi, industri nasional semakin perlu mengakses energi yang lebih bersih dan mendapat kepastian kebijakan agar dapat mempertahankan daya saing.
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mendorong pemerintah untuk membenahi kebijakan energi dan regulasi industri agar pelaku usaha dapat beralih ke proses produksi rendah karbon. Urgensi ini tercermin dalam studi CIPS (2026) yang menempatkan Indonesia pada posisi terbawah dari enam negara ASEAN yang dikaji dengan skor daya saing karbon 58,8 dari 100.
Baca Juga: Alfamidi Operasikan 49 PLTS Atap dan Efisiensi 2,2 Juta Lembar Kertas untuk Kurangi Emisi Karbon
“Daya saing karbon Indonesia amat ditentukan oleh kemampuan industri domestik merespons perubahan pasar global yang semakin mengutamakan keberlanjutan. Pemerintah perlu memastikan pelaku usaha memiliki akses terhadap energi rendah karbon dan kepastian regulasi emisi untuk memperbesar peluang investasi dan pertumbuhan usaha mereka,” ujar Senior Research and Policy Specialist CIPS, Dr. Andree Surianta, belum lama ini, dikutip Selasa (3/11/2026).
Rendahnya daya saing karbon Indonesia menunjukkan bahwa industri domestik masih menghadapi tantangan untuk bersaing di pasar yang semakin memperhatikan aspek karbon. Studi CIPS (2026) mencatat bahwa pada 2024 Indonesia memiliki tingkat emisi listrik tertinggi di antara enam negara ASEAN yang dikaji. Padahal, Indonesia mengekspor produk industri yang terdampak kebijakan perdagangan rendah karbon, termasuk besi dan baja, aluminium, pupuk, serta semen.
Sejumlah kebijakan domestik juga masih menghambat transisi industri, termasuk pembatasan kuota pemasangan energi terbarukan, konsentrasi pasar energi, dan subsidi energi fosil yang dapat mengurangi insentif untuk menekan emisi.
Di sisi lain, kebijakan harga karbon yang terbatas serta sistem pelaporan emisi yang tersebar di berbagai lembaga juga menambah beban administrasi. Padahal, pasar internasional semakin memperhatikan cara suatu produk dibuat, seperti Uni Eropa yang menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), suatu mekanisme penyesuaian biaya karbon untuk impor produk tertentu berdasarkan emisi selama proses produksi.
"Perubahan ini membuat akses terhadap energi rendah karbon dan data emisi yang kredibel semakin penting bagi industri berorientasi ekspor. Jika kebijakan domestik tidak mendukung transisi tersebut, industri Indonesia dapat menghadapi kesulitan untuk memenuhi permintaan pasar dan memanfaatkan peluang investasi pada teknologi rendah karbon," jelas Andree.
Untuk memperkuat daya saing karbon Indonesia, CIPS merekomendasikan setidaknya tiga langkah:
- Pertama, pemerintah perlu memanfaatkan kerja sama perdagangan, seperti IEU-CEPA dan ICA-CEPA, serta proses aksesi OECD, untuk memperluas bantuan teknis dan investasi teknologi rendah karbon;
- Kedua, pemerintah perlu meninjau pembatasan kuota energi terbarukan, membuka akses industri terhadap listrik rendah emisi, dan secara bertahap menghapus subsidi energi beremisi tinggi yang melemahkan insentif pengurangan emisi;
- Ketiga, kementerian terkait perlu menyelaraskan pelaporan emisi dan membangun sistempengukuran emisi pada tingkat produk yang dapat diverifikasi serta diakui secara internasional.
CIPS juga mendorong Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyelaraskan kebijakan industri, energi, dan perdagangan.
Selain itu, pelaku usaha sebaiknya semakin dilibatkan dalam mengidentifikasi hambatan transisi agar reformasi yang ditempuh dapat memperkuat daya saing ekspor sekaligus membuka peluang investasi industri rendah karbon.
“Pada akhirnya, menunda pembenahan kebijakan energi dan emisi industri hanya akan mempersempit ruang pelaku usaha untuk beradaptasi. Pemerintah perlu bertindak sekarang agar industri Indonesia tetap mampu bersaing dan merespons peluang ekonomi dari transisi rendah karbon,” tutup Andree.
