Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini membentuk sejumlah badan badan baru untuk menunjang performa pemerintah dalam mengebut semua program kerja yang telah dicanangkan.
Salah satu badan baru yang cukup menarik atensi publik adalah Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantai Utara Jawa (Pantura). Badan yang dikepalai Didit Herdiawan Ashaf menjadi perpanjangan tangan Prabowo untuk mengejar ambisinya menuntaskan proyek Giant Sea Wall.
Badan tersebut juga bertanggung jawab atas pembangunan Giant Sea Wall dan memastikan proyek tanggul raksasa itu berjalan efektif sekehendak pemerintah. Badan ini yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 76P Tahun 2025 itu juga diproyeksikan bakal mengelola tanggul jumbo itu.
Baca Juga: Dorong Kelestarian Laut dan Ekowisata, PERURI Dukung Konservasi Terumbu Karang di Banyuwangi
"Ini kan harus ada penanganan yang kemudian, karena kebutuhan itulah dibentuklah badan pengelolaan Pantai Utara Jawa," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dilansir Olenka.id Selasa (26/8/2025).
Kunci Percepatan Pembangunan
Pemerintah sangat percaya diri dengan pembentukan badan ini, dimana di bawah pengawasan lembaga tersebut proyek tanggul laut yang telah direncanakan sejak 1990-an itu bisa segera terealisasi.
Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantai Utara Jawa diharapkan menjadi lembaga yang dapat menuntaskan proyek yang sukar terealisasi sejak era Presiden Soeharto tersebut.
Pembentukan badan tersebut juga sebagai upaya pemerintahan Prabowo Subianto untuk menjaga agar kelak proyek itu tak mangkrak di tengah jalan, sebab pembangunan tanggul laut ini diperkirakan berlangsung hingga ke beberapa era pemerintahan.
"Enggak mungkin membangun tanggul laut dari barat sampai timur selesai dalam satu periode presiden. Bisa dua-tiga presiden mungkin baru selesai. Makanya diperlukan badan otorita sehingga walaupun presidennya sudah bukan lagi Pak Prabowo, tapi pekerjaan itu tetap jalan," kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
Upaya Menjaga Lingkungan dan Menggaet Investasi
Secara garis besar tugas dan tanggung jawab utama Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantai Utara Jawa adalah menjaga lingkungan yang terbentang di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa. Selain menanggulangi banjir dan rob, badan ini bertugas terhadap dampak perubahan iklim ekstrem.
Di sisi lain Pemerintah juga sadar betul bahwa pembangunan tanggul laut bukanlah proyek ecek-ecek yang hanya butuh dana receh. Proyek tanggul laut ini terbentang sekitar 500 kilometer dari Banten hingga Gresik dengan estimasi biaya mencapai US$80 miliar atau setara Rp1,3 triliun (asumsi kurs Rp16.254 per dolar AS).
Melihat perkiraan besaran dana untuk menyokong proyek ini, Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantai Utara Jawa jelas sudah ditunggu tugas berat lainnya yakni mencari investor. Proyek sebesar itu mustahil digarap tanpa dukungan para pemodal di luar pemerintah.
Baca Juga: 80 Persen Barang Dunia Diangkut Lewat Laut, Pelindo Tegaskan Pentingnya Transformasi Pelabuhan
Sekar info, rencana pembangunan tanggul laut raksasa ini akan menggunakan skema pembiayaan kombinasi antara pemerintah dengan badan usaha.
Struktur Kepemimpinan dan Dewan Pengarah
Didit Herdiawan Ashaf yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP), dilantik sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa.
Selain Didit, Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro juga dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
