Pengurus Besar (PB) Alkhairaat secara resmi menyatakan bahwa PB Alkhairaat Dukung Prabowo Subianto dalam mengambil tindakan tegas guna membersihkan anasir yang mengganggu stabilitas nasional.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga wibawa kepala negara serta menjamin kelancaran roda pemerintahan di tengah berbagai isu gangguan keamanan.
Baca Juga: Dari Sambo hingga Listyo Sigit, Satu Persatu Tumbang Karena Masalah Hukum, Karma Tragedi KM 50?
Baca Juga: Tanpa Jokowi Prabowo Bisa Apa?!
Baca Juga: Listyo Sigit Nekat dan Gila demi Jokowi
Ketua Umum PB Alkhairaat, HS Mohsen Alaydrus, menegaskan bahwa penegakan hukum tanpa pandang bulu adalah harapan besar rakyat Indonesia saat ini.
Baca Juga: Gibran Tidak Disadap Listyo Sigit Cs, Anak Buah Ibu Mega Nyeletuk: Kawan Nggak Mungkin Sadap Kawan
Menurutnya, sikap tegas presiden diperlukan untuk menghadapi oknum yang mencoba melakukan makar atau tindakan yang merugikan kepentingan negara secara umum.
“Perhimpunan Alkhairaat mendukung sepenuhnya sikap Presiden Prabowo Subianto selaku Kepala Negara untuk mengambil apapun tindakan untuk membersihkan dan menertibkan anasir yang mengganggu stabilitas nasional,” kata HS Mohsen Alaydrus.
Pernyataan ini merupakan respons terhadap dinamika politik nasional, termasuk menanggapi isu-isu penyadapan yang berkembang baru-baru ini.
“Tindakan penegakan hukum tanpa pandang bulu akan memperkuat mewibawaan kepala negara dan senantiasa menjadi puncak harapan rakyat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB Alkhairaat, Jamaluddin Mariajang, menambahkan, pemerintahan saat ini tengah bekerja keras mewujudkan program Asta Cita. Ia menyebutkan pencapaian di bidang ketahanan pangan, perumahan, hingga pemberantasan korupsi sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
“Kinerja pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo sedang berada dalam kondisi yang demikian sehat dan produktif, menjadi alasan rasional dan moral bagi keluarga Besar Alkhairaat untuk menyatakan dukungan kuat,” kata Jamaluddin.
Melalui pernyataan ini, PB Alkhairaat berharap stabilitas nasional tetap terjaga melalui penguatan hukum dan keadilan sosial. Hal ini dianggap krusial agar kesinambungan pembangunan nasional tidak terhambat oleh anasir-anasir yang merusak tatanan bernegara.
