Di tengah penurunan daya beli masyarakat yang terlihat dari adanya deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024, pengeluaran untuk sektor asuransi menjadi prioritas yang dipangkas. Hal itu terangkum dalam survei Inventure pada September lalu.
Berdasarkan riset, produk asuransi yang paling besar dan prioritas dipangkas adalah asuransi gadget dan asuransi perjalanan. Sementara, produk asuransi yang paling kecil dipangkas adalah asuransi pendidikan.
Baca Juga: Hari Asuransi 2024 Ajak Masyarakat Refleksikan Peran Penting Asuransi dalam Kehidupan
"Artinya, bagi kelas menengah, asuransi pendidikan dianggap penting. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa pendidikan adalah salah satu kebutuhan utama yang tidak dapat dikompromikan," ujar Yuswohady, Managing Partner Inventure, dikutip Jumat (25/10/2024).
Secara lebih rinci dijelaskan, sebanyak 43% kelas menengah merasa cukup menggunakan asuransi kesehatan BPJS, tanpa kesehatan asuransi lain (swasta). Sementara, 11% memangkas pengeluaran asuransi di luar BPJS, dan 10% menghentikan pengeluaran asuransi di luar BPJS.
Selain itu, 82% masyarakat memilih penyakit diabetes, jantung, dan darah tinggi sebagai penyakit yang perlu ditanggung asuransi. Selain kanker (76%); estetika seperti gigi, kulit, dan mata (43%); cakupan kehamilan dan persalinan (40%); penyakit mental/psikis (34) juga penyakit yang paling dibutuhkan masyarakat untuk ditanggung asuransi.
Menanggapi survei tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Ali Ghufron, mengatakan bahwa BPJS Kesehatan telah menjadi bahan rujukan dunia. Kini, peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai 98% masyarakat Indonesia.
Menanggapi kebutuhan masyarakat, Prof. Ali menegaskan bahwa hampir semua penyakit telah ditanggung oleh BPJS Kesehatan, termasuk penyakit mental atau mental health. "Perlu diketahui, BPJS Kesehatan sudah menanggung mental health. Bahkan, hampir seluru penyakit bisa di-cover BPJS asal sesuai dengan prosedur," tegasnya.
Ke depan, ujarnya, BPJS Kesehatan terus meningkatkan mutu dan layanan yang bersumber pada tiga hal: mudah, cepat, dan nondiskriminasi. Dalam pengembangan tersebut, BPJS Kesehatan akan memanfaatkan teknologi dengan memberikan beberapa fitur, seperti face recognition atau pengenalan wajah dan pendaftaran secara online sehingga mengurangi antrean offline.
"Tidak hanya bisa mendaftar secara online menggunakan JKN mobile, ke depannya, peserta BPJS Kesehatan bisa melakukan screening dari mana saja, untuk kesehatan jiwa, kanker, juga hipertensi dengan menjawab sejumlah pertanyaan. Mereka juga bisa mengakses rekam jejak medisnya satu tahun yang lalu," terang Ali Ghufron.
Sementara itu, terkait iuran, BPJS Kesehatan mengaku akan melakukan penyesuaian. Pasalnya, sejak tahun 2020, belum ada penyesuaian iuran. Ali Ghufron menegaskan, penyesuaian tersebut akan memerhatikan dua hal, yakni kebijakan pemerintahan baru dan respons masyarakat.
Survei Inventure juga memotret harapan masyarakat terkait kebijakan penghapusan kelas BPJS Kesehatan. Mayoritas masyarakat kelas menengah yang menjadi responden (59%) menolak adanya penghapusan kelas BPJS Kesehatan. Selain penghapusan kelas BPJS Kesehatan yang menduduki peringkat pertama sebagai kebijakan yang paling banyak ditolak, kebijakan lain yang paling banyak ditolak adalah harga BBM mengikuti harga pasar (57%) dan kebijakan tarif KRL berbasis NIK (56%).
