Rumah tangga di Indonesia pada umumnya menghabiskan hingga separuh pendapatannya untuk pangan. Tidak heran, saat harga pangan meningkat, kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pangan yang lebih beragam, bergizi, dan berkualitas pun semakin terbatas.
Tantangan tersebut menjadi salah satu sorotan utama diskusi publik Future Foods Forum (FFF) bertajuk “Mencapai Keterjangkauan Pangan Sehat dari Perspektif Kebijakan” yang diselenggarakan bersama Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) dan PISAgro. Diskusi ini menelaah berbagai faktor yang memengaruhi keterjangkauan pangan sehat, mulai dari produksi dan distribusi, hingga kebijakan perdagangan yang membentuk rantai pasok pangan nasional.
Baca Juga: NZTE Bidik Meningkatnya Permintaan Pangan Premium di Indonesia
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menjalankan berbagai program untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperbaiki status gizi masyarakat. Namun, harga sejumlah komoditas pangan di Indonesia masih relatif tinggi, bahkan dibandingkan harga internasional. Studi CIPS (2023) menunjukkan bahwa harga beras domestik 67,2% lebih tinggi dibandingkan harga internasional, antara lain dipengaruhi oleh hambatan non-tarif seperti kuota dan perizinan impor.
Peneliti dan Analis Kebijakan Senior Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hasran, menjelaskan, tingginya harga pangan dipengaruhi beberapa faktor yang saling berkaitan. Biaya produksi, distribusi, serta kebijakan yang mengatur pasokan pangan turut menentukan harga yang dibayarkan konsumen.
"Saat ini, biaya produksi pertanian masih relatif tinggi, sementara berbagai hambatan perdagangan juga memengaruhi kelancaran pasokan. Karena itu, upaya menurunkan harga pangan perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun kebijakan,” ungkap Hasran.
Di sisi lain, temuan yang dipaparkan GAIN Indonesia menunjukkan bahwa tantangan pangan sehat tidak semata-mata berkaitan dengan daya beli. Sebagian besar warga masyarakat sebenarnya mampu membeli pangan sehat, tetapi masih kesulitan memenuhi keberagaman konsumsi dan kecukupan gizi untuk mendukung kesehatan secara optimal.
"Sebagian besar warga masyarakat sebenarnya memiliki kemampuan membeli pangan sehat, tetapi belum tentu mengonsumsi pangan yang beragam dan memenuhi kebutuhan gizinya. Selain memperbaiki akses dan keterjangkauan, upaya meningkatkan literasi gizi juga penting agar masyarakat dapat membuat pilihan konsumsi yang lebih sehat," kata Senior Policy Advisor GAIN Indonesia, Aang Sutrisna.
Diskusi uga menyoroti pentingnya meningkatkan efisiensi sistem pangan secara holistik. Dari sisi produksi, UID Indonesia menekankan bahwa sistem pangan Indonesia masih didominasi oleh petani skala kecil dengan kepemilikan lahan yang terbatas.
Pandangan ini diperkuat analisis CIPS (2025) yang menunjukkan hampir tujuh dari sepuluh petani di Indonesia (68%) mengelola lahan tidak lebih dari satu hektare. Akibatnya, mereka sulit mencapai skala ekonomi yang memadai untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi.
Selain itu, tingginya susut dan sisa pangan di sepanjang rantai pasok menunjukkan bahwa peningkatan keterjangkauan pangan tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan produksi. Perbaikan juga perlu dilakukan melalui peningkatkan efisiensi sistem pangan secara utuh.
Sebagai jaringan kemitraan yang mendorong transformasi sistem pangan berkelanjutan, FFF menilai peningkatan keterjangkauan pangan sehat memerlukan kebijakan yang lebih responsif. Hal ini mencakup penguatan efisiensi rantai pasok, peningkatan akses terhadap teknologi dan input pertanian yang terjangkau, serta kebijakan perdagangan yang mampu menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.
"Kita perlu membangun sistem pangan yang lebih efisien dan responsif secara menyeluruh. Upaya menurunkan biaya produksi harus berjalan beriringan dengan perbaikan distribusi, pengurangan susut pangan, serta kebijakan yang mampu menjaga ketersediaan pasokan. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses pangan yang lebih beragam, terjangkau, dan bergizi, sekaligus mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan," ujar Hasran.
Ke depan, FFF mendorong pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, lembaga filantropi, dan akademisi untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem pangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Perbaikan kebijakan perlu diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan sehat yang terjangkau, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
