Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi salah satu hajatan politik yang sangat menguras kantong, Pilkada memakan ongkos yang lumayan mahal, pada Pilkada 2024, di beberapa daerah seperti Jakarta dan Jawa Barat, ongkos Pilkada bahkan sampai triliunan rupiah.
Lantaran butuh biaya besar, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid mengusulkan agar sistem pemilihan kepala daerah dirombak saja untuk menekan anggaran, khusus untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, politisi PKB ini mengusul supaya dipilih lewat DPRD.
Baca Juga: RIDO Disalip Pramono-Rano Karena Kehabisan Bensin, KIM Plus Siap Tancap Gas di Putaran Kedua
Dia yakin, skema ini bakal menghemat anggaran yang sebelumnya terbuang percuma. Anggaran jumbo untuk ongkos Pilkada kata dia bisa mengerek perekonomian jika anggaran tersebut diberikan untuk dimanfaatkan di satu daerah.
"Itu bukan anggaran yang kecil. Kalau yang Rp1 triliun itu diberikan ke salah satu kabupaten di salah satu provinsi, di NTT misalnya, itu bisa membuat ekonomi bangkit," kata Jazilul dilansir Jumat (29/11/2024).
Bagi Jazilul gubernur dan wakil gubernur memang sudah saatnya dipilih DPRD, pemilu langsung lanjut dia hanya berlaku di tingkat kabupaten/kota. Dia kembali menegaskan Pemilu langsung di tingkat provinsi yang berlangsung sekarang ini wajib dievaluasi.
Wakil Ketua Umum PKB itu mengatakan demokrasi harus tetap berjalan dan rakyat harus mendapat kesempatan untuk partisipasi. Kendati demikian, penggunaan anggaran harus tetap menjadi perhatian.
Persoalan biaya politik itu, kata Jazilul, harus menjadi pembicaraan di antara partai-partai politik. Pembahasan itu bisa pada momen revisi paket undang-undang politik dengan sistem omnibus law, yang menggabungkan UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada.
Selain pemilihan gubernur melalui DPRD, dia juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan umum anggota legislatif (pileg) dengan pemilihan presiden (pilpres) agar tidak bersamaan untuk menghormati kedaulatan rakyat dalam memilih presiden maupun anggota legislatif secara saksama.
Baca Juga: RIDO Keok di Pilkada Jakarta Versi Hitung Cepat, Endorse Jokowi Tumpul?
Ia berpendapat bahwa pelaksanaan pileg dan pilpres secara serentak menyebabkan calon anggota DPR RI luput dari perhatian masyarakat. Pasalnya, pikiran dan perhatian masyarakat tertuju pada pemilihan presiden.
