Sikap politik PDI-Perjuangan yang ogah disebut sebagai oposisi juga sebagai partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dikritik keras sejumlah partai politik. Sikap PDI-P yang demikian dinilai sangat abu-abu dan ingin cari aman.
PDI-P menolak disebut oposisi karena istilah itu diklaim hanya dipakai di negara-negara Eropa, di sisi lain partai politik besutan Megawati Soekarnoputri itu juga menolak disebut sebagai partai pendukung pemerintah.
PDI-P mengklaim diri sebagai partai penyeimbang pemerintah yang siap mendukung program pemerintah yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat serta memberi kritikan dan masukan secara konstruktif pada program pemerintah yang dianggap tak tepat sasaran.
Namun belakangan PDI-P disebut-sebut sebagai aktor di balik aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta yang menolak berbagai program pemerintah termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bahkan beberapa pentolan PDI-P ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Salah satu partai politik yang mengkritik sikap PDI-P adalah Partai Golkar. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji bahkan mengaku bingung dengan klaim PDI-P sebagai partai penyeimbang sebab selama pemerintahan Prabowo Subianto berjalan, peran PDI-P sebagai partai penyeimbang itu tak pernah terlihat di permukaan.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar ikut bersuara dan menyindir sikap politik PDIP yang dinilai abu-abu di tengah sejumlah aksi demonstrasi dan kritik terhadap pemerintah baru-baru ini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji bilang pihaknya menghormati sikap politik PDIP yang disebut sejumlah petingginya sebagai partai penyeimbang.
"Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujar Sarmuji kepada wartawan Jumat (19/6/2026).
Meski begitu Sarmuji mengatakan pihaknya menghormati keputusan tersebut, pihaknya tak mau ambil pusing dengan apa pun istilah yang dipakai PDI-P untuk menamai dirinya.
"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," ujarnya.
Sarmuji mengatakan apa pun istilah yang dipakai untuk menggambarkan posisi PDI-Perjuangan di pemerintahan Prabowo tidak bakal mempengaruhi masyarakat, Posisi tersebut sebetulnya bisa dibaca dengan jelas jika lebih dicermati. Hanya saja, Sarmuji mengaku tak mau ikut campur lebih jauh.
"Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja," katanya.
Kritik yang sama juga dilayangkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid bahkan dengan tegas meminta PDI-P memperjelas posisinya di pemerintahan.
Jazilul terutama menyoroti salah satu pentolan kader PDI-P yang sekaligus eks Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto terlihat dalam aksi mahasiswa di sekitar Bundaran HI, Jumat (12/6/2026) lalu.
Baca Juga: Disebut-sebut Jadi Dalang Demo Mahasiswa, PDI-P Langsung Blak-blakan Soal Arahan Ibu Mega
"Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden," ujarnya.
