PDI Perjuangan menegaskan tetap berdiri di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai oposisi. Partai Politik berlambang Kepala Banteng itu telah menegaskan sikap politiknya untuk menolak semua tawaran yang disodorkan kubu Prabowo-Gibran. 

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menanggapi wacana pertemuan Prabowo Subianto-Megawati Soekarnoputri yang rencananya segera dihelat sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang. 

Baca Juga: Jokowi Protes Dilempar Bola Panas Kadin: Segera Diselesaikan Baik-Baik

"Tidak ada. Ketika kedua pemimpin bangsa bertemu, tiba-tiba muncul kesimpulan bahwa PDI Perjuangan melunak, kemudian masuk ke dalam (pemerintah). Atau kedua pemimpin bertemu, tetapi PDI Perjuangan tetap di luar. Kesimpulan seperti itu sebaiknya ditahan dulu," kata Said kepada wartawan dilansir Rabu (18/9/2024). 

Kalaupun pertemuan itu jadi terlaksana, Prabowo-Megawati kata Said hanya fokus membahas visi-misi pemerintahan untuk membangun bangsa ini. Said menegaskan, pertemuan itu bukan sebagai momentum melakukan kompromi politik atau ajang tawar menawar jabatan. Dia kembali menegaskan PDI Perjuangan bakal tetap berdiri di luar  pemerintahan sebagai penyeimbang. 

"Kita menunggu bagaimana kedua tokoh ini menyamakan visi untuk merawat, memajukan, dan memakmurkan Indonesia," jelasnya.

Said juga menepis spekulasi bahwa pertemuan tersebut akan membahas jatah kursi menteri di kabinet mendatang.

"Tidak ada cerita bahwa PDIP bertemu, lalu diberi jatah menteri, atau sebaliknya. Pertemuan ini lebih kepada menunjukkan kepada publik bahwa politik adalah wadah untuk merawat moralitas publik," ujar Said.

Baca Juga: Membahas Rencana Politik Anies Baswedan Bentuk Parpol Baru

Lebih lanjut, Said menegaskan, PDIP akan tetap memberikan kritik konstruktif terhadap pemerintahan, sebagaimana yang telah menjadi tradisi partai tersebut.

"Soal sikap kami, baik pada masa Presiden Jokowi maupun nanti di era Presiden Prabowo, kami tetap akan memberikan kritik konstruktif. Itu adalah peran kami di DPR," tutup Said.