Pengamat hukum dan politik Muhammad Gumarang berharap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang dapat mentransformasi lembaga tersebut serta membawa BGN ke arah yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
Jangan sampai kejadian memalukan yang menyeret eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs kembali terulang di kemudian hari.
Indikasi korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus sebisa mungkin diminimalkan. Apabila itu gagal diantisipasi, maka Prabowo bakal malu untuk ke dua kalinya karena program andalannya kembali tersandung kasus yang sama.
Baca Juga: Korupsi MBG, Kejagung Buka Peluang Periksa Nanik S Deyang
Intinya kata Gumarang, Nanik mesti membuktikan diri, bahwa pergantian pucuk pimpinan BGN tetap sasaran dan membawa perubahan.
"Nanik sebagai ketua BGN yang baru harus mampu membuktikan bahwa pergantian kepemimpinan benar-benar membawa perbaikan. Jangan sampai Presiden Prabowo kembali dipermalukan karena jatuh ke lubang yang sama," kata Gumarang dilansir Kamis (25/6/2026).
Ia menilai tantangan yang dihadapi pimpinan baru BGN tidak ringan karena lembaga tersebut sebelumnya diterpa dugaan korupsi yang melibatkan mantan pimpinan dan pihak rekanan.
Selain persoalan hukum, menurut Gumarang, program MBG juga menghadapi berbagai kritik terkait implementasi di lapangan, mulai dari dugaan keracunan makanan, penolakan di sejumlah sekolah, hingga persoalan kualitas gizi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Gumarang juga menyoroti posisi Nanik yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Dengan posisi tersebut, menurutnya, Naniek dinilai mengetahui berbagai persoalan internal lembaga sehingga memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memastikan pembenahan dilakukan secara menyeluruh.
"Sebagai bagian dari pimpinan sebelumnya, tentu beliau memahami berbagai persoalan yang terjadi di internal BGN. Karena itu, publik akan menaruh harapan sekaligus melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah yang diambil ke depan," ujarnya.
Menurut Gumarang, besarnya anggaran program MBG membuat tata kelola dan sistem pengawasan harus diperkuat agar tidak kembali menjadi celah penyimpangan.
Ia menilai program yang dibiayai ratusan triliun rupiah tersebut membutuhkan transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan yang berjalan efektif sejak proses pengadaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Ia menambahkan, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas gizi, ketepatan sasaran, serta kemampuan pemerintah menjaga setiap rupiah anggaran negara agar benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik akan sangat bergantung pada integritas pengelolaan program tersebut.
Baca Juga: Prabowo Diprediksi Lengser Akhir 2026
"Program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, kepemimpinan baru harus memastikan program ini bebas dari praktik korupsi, dikelola secara profesional, dan tidak kembali mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo," kata Gumarang.
