Dinamika geopolitik global akhir-akhir ini telah memengaruhi kondisi energi global. Keputusan Amerika Serikat pada 13 April yang mengumumkan blokade terhadap akses pelabuhan Iran setelah perundingan dengan Teheran gagal mencapai kesepakatan, diperkirakan akan menghambat 20 juta barel per hari minyak mentah dan minyak hasil kilang dan mendorong harga minyak kembali menembus US$100 per barel.
Arcandra Tahar, Board of Experts Prasasti dan pakar energi Indonesia, menegaskan, “Diplomasi energi merupakan ‘pintu pembuka’ bagi keamanan energi suatu negara. Melalui hubungan antar pemerintah atau government-to-government diplomacy, Indonesia dapat membangun aliansi politik tingkat tinggi yang memungkinkan akses langsung terhadap aset energi strategis di berbagai negara."
Baca Juga: Diplomasi Prabowo-Putin Selamatkan Indonesia dari Ancaman Krisis Energi
Menurutnya, sebagian sumber daya energi terutama di kawasan Timur Tengah seringkali membutuhkan dukungan hubungan antarnegara untuk dapat diakses secara optimal. Dalam situasi seperti ini, hubungan antarnegara menjadi faktor penting untuk membuka peluang kerja sama sekaligus memberikan kepastian politik bagi investasi energi di luar negeri.
Arcandra menambahkan bahwa strategi tersebut perlu dijalankan secara hati-hati di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Indonesia perlu memanfaatkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif untuk menjaga hubungan yang seimbang di tengah rivalitas global serta dinamika sanksi internasional.
“Dengan posisi yang tidak terikat pada blok kekuatan tertentu, Indonesia memiliki ruang diplomasi yang cukup luas. Jika dimanfaatkan secara tepat, hubungan politik antarnegara dapat diterjemahkan menjadi kerja sama produksi jangka panjang yang memperkuat keamanan pasokan energi nasional,” tambahnya.
Ketegangan di kawasan Teluk juga kembali menyoroti pentingnya Selat Hormuz sebagai jalur distribusi energi global. Selat ini menyalurkan sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia, menjadikannya salah satu chokepoint energi paling strategis di dunia. Gangguan keamanan di kawasan tersebut dalam beberapa pekan terakhir telah meningkatkan ketidakpastian terhadap stabilitas pasokan energi global serta memicu lonjakan risiko dalam perdagangan minyak dunia.
Halim Alamsyah, Board of Experts Prasasti, menilai bahwa situasi ini tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga berpotensi memengaruhi kemampuan Indonesia menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.
Prasasti mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons situasi ini sambil menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, terutama terkait dampak dari dinamika geopolitik global serta langkah-langkah penyesuaian yang dilakukan pemerintah. Komunikasi yang jelas dinilai penting agar masyarakat dapat memahami situasi yang berkembang dan memiliki ekspektasi yang realistis terhadap kondisi ekonomi ke depan.
Terkait respons kebijakan energi Indonesia, Halim memandang hal tersebut perlu dirancang secara bertahap dengan mempertimbangkan horizon waktu yang berbeda, mengingat tekanan terhadap pasar energi global dapat terjadi secara cepat namun memiliki dampak jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi. “Dalam jangka pendek, pemerintah mungkin perlu menjaga stabilitas harga energi domestik melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan pasar yang hati-hati. Di saat yang sama, selain diplomasi energi, aktivitas trading energi harus dioptimalkan agar pemerintah memiliki fleksibilitas dalam meredam gejolak harga global,” ujarnya.
Sementara itu, dalam jangka menengah pemerintah perlu memperkuat struktur pasokan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi domestik serta penguatan cadangan energi strategis nasional agar Indonesia memiliki bantalan yang lebih kuat ketika terjadi gangguan pasokan global.
Dalam jangka panjang, Indonesia perlu membangun ketahanan energi nasional secara lebih fundamental. Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti menjelaskan, langkah jangka panjang itu mencakup, “Upaya mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi energi yang berisiko tinggi, memperluas sumber energi domestik, serta mendorong transisi energi secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kesiapan infrastruktur nasional. Pendekatan bertahap seperti ini penting agar kebijakan energi tidak hanya mampu merespons tekanan jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu."
Lebih lanjut Piter menjelaskan, langkah jangka panjang lainnya yakni mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi energi yang berisiko tinggi, memperluas sumber energi domestik, serta mendorong transisi energi secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kesiapan infrastruktur nasional. “Pendekatan bertahap seperti ini penting agar kebijakan energi tidak hanya mampu merespons tekanan jangka pendek, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu,” tuturnya.
Prasasti menilai bahwa perkembangan di Selat Hormuz memperlihatkan bagaimana jalur energi global semakin sensitif terhadap dinamika kawasan. Dalam situasi seperti ini, kemampuan Indonesia untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus mengelola risiko eksternal akan menjadi faktor penting bagi ketahanan ekonomi nasional.
