Menjelang pemberlakuan Wajib Halal Oktober (WHO) 2026, industri nasional memperkuat rantai nilai dan strategi membangun kepercayaan konsumen. Upaya tersebut menjadi sorotan utama Marketing and Halal Summit 2026 bertema “Humanizing Halal Brand: Storytelling, Purpose, & Trust” yang digelar The Iconomics, Kamis (22/1/2026). Forum ini mempertemukan regulator, pelaku industri, dan praktisi pemasaran untuk menempatkan halal sebagai standar kualitas sekaligus fondasi daya saing global.
Acara ini diikuti pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari pangan, kosmetik, perawatan kulit, hingga logistik. Tidak hanya membahas sertifikasi, forum ini menekankan pentingnya integrasi halal dalam seluruh rantai nilai—dari bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga komunikasi merek—guna menjaga kepercayaan konsumen di tengah pasar yang kian kompetitif.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menempatkan halal dalam konteks ekonomi global. Ia menyebut sejumlah negara memandang halal sebagai standar mutu tinggi.
“Eropa menyebut halal sebagai elite food, Amerika menyebut symbol of health, Korea menyebut double clean, dan China melihat halal sebagai growth economic booster,” ujarnya.
Baca Juga: Deretan Bisnis Milik Nurhayati Subakat, Pelopor Kosmetik Halal di Indonesia
Menurut Haikal, pendekatan halal tidak lagi efektif jika hanya dibingkai sebagai kewajiban agama. “Kalau kita masih jualan agama di halal, tidak nendang. Halal is modern civilization,” katanya. Ia menegaskan halal kini menjadi identitas peradaban yang inklusif dan diterima lintas budaya, sekaligus menjadi instrumen penting membangun kepercayaan pasar.
Dari sektor logistik, Vice President JNE Indonesia Samsul Jamaluddin menyoroti peran krusial rantai pasok dalam menjaga integritas produk. Ia menekankan halal tidak hanya terkait bahan baku, tetapi juga proses distribusi.
“Banyak produk awalnya halal, tetapi bisa menjadi tidak halal karena penanganan yang tidak sesuai syariat. Halal harus sekaligus thayyib, baik dan aman,” jelasnya.
Baca Juga: JFOODO Perkenalkan Kuliner Jepang Bersertifikat Halal Lewat 'Authentic Cultural Dining'
JNE, kata Samsul, tengah mengintegrasikan teknologi seperti blockchain untuk memastikan keterlacakan (traceability) produk, termasuk pemisahan barang halal dan non-halal sejak penyimpanan hingga pengiriman. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga konsistensi kualitas sekaligus mempertahankan kepercayaan konsumen.
Dari sisi produsen, Direktur PT Ajinomoto Indonesia Hermawan Prajudi menegaskan logo halal merupakan janji moral kepada konsumen. Ia menilai transparansi bahan baku dan proses produksi menjadi kunci, terutama bagi generasi muda yang semakin kritis dan terbiasa memverifikasi klaim melalui platform digital.
“Halal bukan hanya sertifikat, tetapi fondasi menjaga kepercayaan,” ujarnya.
Baca Juga: Survei: 9 dari 10 Muslim Indonesia Prioritaskan Makanan Halal saat Pilih Destinasi Wisata
Sejalan dengan itu, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama M. Fuad Nazar menekankan pentingnya menjadikan halal sebagai nilai yang mengakar di masyarakat. Ia berharap industri halal berkontribusi lebih luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja, penguatan riset perguruan tinggi, hingga pelestarian lingkungan.
“Halal bukan sekadar urusan administrasi, tetapi harus tumbuh sebagai gaya hidup dan value,” katanya.
Forum ini juga menyoroti kesiapan Indonesia menghadapi pemberlakuan Wajib Halal Oktober 2026 yang efektif mulai 18 Oktober 2026, mencakup UMKM hingga produk impor. Direktur PT Makmur Berkah Amanda Tbk Adi Saputra Teja Surya memaparkan pengembangan kawasan industri halal terintegrasi di Sidoarjo seluas ratusan hektare. Kawasan ini dirancang untuk memindahkan industri rumah tangga ke lingkungan terstandar, sehingga setiap produk yang keluar pabrik telah tersertifikasi halal.
Baca Juga: Kemitraan Lintas Sektor, BPJPH Mantapkan Langkah Menuju Indonesia Pusat Halal Dunia
Acara ditutup dengan penyerahan Indonesia Best Halal Awards 2026 kepada perusahaan yang dinilai berhasil mengintegrasikan nilai halal dalam strategi bisnis dan pemasaran. Ketua BPJPH kembali menegaskan pesan utama forum.
“Halal is for everyone. Halal bukan milik Muslim saja, tetapi simbol kualitas dan kesehatan bagi semua,” ujarnya.
Dengan penguatan rantai nilai, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi pemerintah dan industri, Indonesia menargetkan peningkatan daya saing produk halal di pasar global. Menjelang Wajib Halal 2026, tantangan utama bukan lagi sekadar memperoleh sertifikat, melainkan memastikan konsistensi kualitas dan kepercayaan konsumen sebagai fondasi pertumbuhan industri halal nasional.
