Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD blak-blakan menyebut kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) disengaja pihak tertentu menurutnya kasus keracunan yang terjadi berulang dan terus menerus jelas bukan sebuah kebetulan yang bisa dimaklumi begitu saja.
"Ini kecelakaan yang berkelanjutan, dan kalau berkelanjutan sampai 50.000 hanya dalam beberapa bulan ini, itu artinya kesengajaan. Tahu di situ potensi mencelakakan orang tapi dibiarin karena terikat kontrak," kata Mahfud MD dalam keterangannya, dikutip Rabu (9/9/2026)
Kasus keracunan yang marak sekarang ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, perintah selaku penyelenggara program kesayangan Presiden Prabowo Subianto itu harus mengambil langkah tegas, minimal melakukan evaluasi total demi meminimalkan keracunan massal yang mengerikan itu.
Mahfud secara khusus menyoroti kemampuan dapur penyuplai makanan MBG, jangan sampai beban kontrak dengan pemerintah ditambah tuntutan beban kerja yang mengharuskan mereka menyediakan ribuan porsi makanan setiap hari justru bikin mereka abai pada higienitas makanan yang disajikan yang kemudian memicu keracunan di mana-mana.
Untuk itu dia mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan dia juga mendesak pemerintah berani mengevaluasi kontrak yang dinilai bermasalah. Bahkan, apabila diperlukan, kontrak tersebut menurutnya perlu dihentikan meskipun pemerintah harus menghadapi konsekuensi berupa kerugian anggaran.
"Pemerintah harus mengambil risiko untuk menanggung rugi. Daripada dibiarkan tapi bermasalah terus, satu ruginya terus berkembang, ancaman keracunan akan terus terjadi," ujarnya.
Mahfud kemudian menawarkan alternatif dalam pengelolaan dapur MBG. Ia mendorong agar sistem penyediaan makanan tidak hanya bergantung pada pihak penyedia dalam skala besar, tetapi juga melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah dan desa.
Ia mengusulkan konsep dapur berbasis sekolah atau desa dengan melibatkan koperasi desa sebagai salah satu pengelola. Dalam model tersebut, bahan pangan dapat diperoleh langsung dari petani dan peternak setempat sehingga rantai distribusi menjadi lebih pendek.
Menurut Mahfud, makanan yang diproduksi lebih dekat dengan lokasi penerima manfaat juga dapat membantu pengawasan terhadap proses penyediaannya. Namun, ia menegaskan keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan pelaksanaan MBG.
Mahfud menilai pemerintah tidak seharusnya mempertahankan mekanisme yang berpotensi menimbulkan persoalan hanya demi menjaga keberlangsungan kontrak. Baginya, keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak, harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya.
Baca Juga: Ketika MBG Meminta Tumbal: Anak Berprestasi Kehilangan 70 Persen Ingatan Setelah Keracunan
"Ini bukan lagi soal gengsi program politik, melainkan hak hidup anak Indonesia. Hentikan kontrak bermasalah itu sekarang, atau petaka ini akan terus memakan korban tak berdosa," pungkasnya.
