Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu yang paling disoroti publik ialah masalah keracunan makanan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merilis bahwa korban keracunan program (MBG) menembus angka 10.000 orang atau tepatnya 10.482 orang per Sabtu, 4 Oktober 2025. Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan bahwa kenaikan jumlah korban keracunan masih terus terjadi meski pemerintah telah menutup sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah.
Ubaid menyampaikan, ada penambahan sebanyak 1.833 korban keracunan selama periode 29 September-3 Oktober 2025. Kenaikan tersebut bahkan lebih tinggi dari rata-rata korban mingguan selama September yang mencapai 1.5341 anak per minggu. Dengan fakta tersebut, Ubaid menilai penutupan SPPG bermasalah tak efektif mencegah kasus keracunan terjadi.
Baca Juga: Aksi Cepat Prabowo Soal MBG Dipuji Veritas Institut
"Dengan data ini, bisa disimpulkan bahwa penutupan sebagian SPPG sama sekali tidak efektif," tegas Ubaid dalam keterangan tertulis pada Minggu, 5 Oktober 2025.
Lebih lanjut, JPPI mencatat bahwa sejak pemerintah menutup SPPG bermasalah pada akhir September lalu, kasus keracunan MBG justru mengalami lonjakan signifikan. Kasus keracunan pun telah menyebar ke dua provinsi baru, yakni Sumatera Barat sebanyak 122 anak dan Kalimantan Tengah 27 anak.
Sementara itu, kasus keracunan MBG tertinggi pekan ini berada di Jawa Timur dengan korban 620 anak, kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 555 anak, Jawa Tengah 241 anak, Sumatera Barat 122 anak, dan Nusa Tenggara Timur 100 anak.
Selain lonjakan jumlah korban keracunan, JPPI menyebut ada gelombang penolakan terhadap program MBG selama sepekan terakhir. Penolakan datang dari satuan pendidikan hingga orang tua murid.
Penolakan tersebut di antaranya muncul di Tasikmalaya, Madura, Agam, Yogyakarta, Jakarta, Serang, Semarang, Batu, Polewali Mandar, dan Rembang. Berkaca dari hal tersebut, Ubaid mendesak mendesak pemerintah menutup seluruh dapur MBG sampai proses audit dan perbaikan kualitas dapur selesai.
"Jika tidak semua dapur ditutup, dikhawatirkan jumlah korban dan keselamatan nyawa anak terus terancam," tegasnya lagi.
