Bhima Yudhistira dari CELIOS menegaskan bahwa konferensi ini bukan sekadar seremoni pergantian tongkat estafet.
"Ini kerja maraton untuk mengonseptualisasikan gagasan progresif yang selama ini terfragmentasi akibat minusnya kepemimpinan kolektif. Bukan sekadar penyerahan estafet kepada yang muda, melainkan pembagian peran dan tugas yang jelas, inter-generasi maupun intra-generasi," katanya.
Dari forum ini, Bhima menyebut perlu ada keluaran konkret: sebuah Buku Putih yang mengimajinasikan arah ekonomi pro-rakyat dan pro-lingkungan, berkaca dari Mandate for Leadership yang pernah menjadi dokumen fondasi kebijakan di Amerika Serikat. "Kita tidak boleh defisit gagasan," tegasnya.
Satu peringatan keras juga ia sampaikan: ke depan, gagasan dan pembicaranya tidak boleh lagi didominasi wajah-wajah dari Pulau Jawa. Bhima menegaskan gerakan ini harus benar-benar sampai ke Maluku dan Papua, atau ia belum selesai.
Ancaman Ambruknya Negara Tanpa Civil Society sebagai Pilar yang Kuat
Kegelisahan itu punya konteks yang spesifik. Jaleswari Pramodhawardani dari Lab 45, yang membuka forum, langsung membenturkan peserta dengan kenyataan. "Mungkin kita bukan lagi berada di tepi jurang krisis, tetapi sudah berada di dalam jurang itu," Jaleswari.
Indonesia, menurutnya, sedang mengalami erosi paralel, lima pilar republik yang runtuh bersamaan: masyarakat sipil yang dipersempit, partai politik yang dikuasai oligarki, hukum yang kehilangan independensi, aparatur negara yang lepas dari kontrol publik, dan ekonomi yang terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok. Hasilnya adalah apa yang ia sebut republik tanpa warga.
"Demokrasi pasca-Reformasi tidak pernah benar-benar lepas dari konfigurasi oligarki. Yang berubah hanyalah bentuk dan kemasannya. Jika negara berhenti mendengar, warga tidak boleh berhenti berbicara,” kata Jaleswari.
Mengapa ini bisa terjadi? Andi Widjajanto menyebut fenomena ini autocratic legalism, penggunaan instrumen hukum yang sah untuk meruntuhkan semangat demokrasi dari dalam. Revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, hingga revisi UU TNI 2025 adalah buktinya.
"Yang dihancurkan bukan pasalnya. Yang dihancurkan adalah semangat demokrasi yang ada di balik pasal itu," katanya.
Ia mengidentifikasi enam celah yang membuat regresi ini tidak pernah mendapat perlawanan memadai, salah satunya akibat jembatan antara aktivis masyarakat sipil dan partai politik tidak pernah benar-benar terbangun.
“Kedua kelompok saling mencurigai meskipun sesungguhnya saling membutuhkan," ungkap Andi.
Jika celah-celah ini terus melebar, ia memperingatkan, Indonesia bisa memasuki fase normalisasi regresi demokrasi pada 2026–2027.
"Harapan yang berlebihan dapat menjadi bentuk penyanderaan yang lebih halus daripada ketakutan," katanya menggambarkan bagaimana publik bisa terus terlena tanpa sadar sedang dikunci.
Romo Leo Kleden menggali lebih dalam lagi: mengapa masyarakat membiarkan semua ini terjadi? Jawabannya ada pada penyempitan kesadaran.
"Dalam konteks Indonesia, rasionalitas instrumental telah menjelma menjadi akal bulus," kata adik kandung Ignas Kleden itu. Sementara kecerdasan yang digunakan bukan untuk membangun, melainkan untuk memanipulasi dan menguasai. Di atasnya, komunikasi politik saat ini makin dikuasai fenomena post-truth. "Kebohongan yang diproduksi terus-menerus oleh penguasa akhirnya diyakini sebagai kebenaran oleh masyarakat yang tidak kritis," ujarnya.
Akibatnya, politik direduksi menjadi kompetisi elektoral, personalisasi figur, dan konsumsi media digital yang dangkal. Padahal demokrasi membutuhkan ruang publik yang deliberatif, bukan sekadar ruang yang ramai.
Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan apa yang sesungguhnya dirasakan di lapisan bawah. "Krisis politik di kalangan menengah-atas belum tentu mewakili suara murni dari bawah. Masyarakat bawah lebih merasakan krisis ekonomi nyata, lapangan kerja, harga barang, ketidakpastian," katanya.
"Tantangan bagi kampus dan gerakan sosial adalah menerjemahkan bahasa krisis ekonomi di akar rumput agar nyambung dengan semangat gerakan politik moral di tingkat atas," kata Arie. Tanpa sambungan itu, gerakan sipil hanya akan terus berbicara kepada dirinya sendiri.
Wijayanto Samirin merinci datanya: 76 persen pendapatan masyarakat habis untuk konsumsi, sepuluh juta orang keluar dari kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir, manufaktur menyentuh titik terendah di kisaran 16 persen PDB. Dan di atas fondasi yang rapuh itu pemerintah sedang mengayunkan pendulum ke state capitalism.
"Jika dijalankan dengan teknokrasi kuat, meritokrasi, dan korupsi rendah, hasilnya bisa seperti Tiongkok. Jika tidak, risikonya bisa seperti Venezuela," katanya.
Titi Anggraini dari Perludem menyimpulkan posisi Indonesia hari ini dalam satu frasa: elektoral otokrasi. "Pemilu ada, tetapi tidak berjalan secara bebas dan adil. Gerakan masyarakat sipil kita tertinggal konsolidasinya dibanding kelompok pro-status quo," katanya.
