Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku diiming-imingi jabatan baru yakni menjadi menteri kepolisian. Tawaran itu datang secara personal dari seseorang di tengah gonjang-ganjing reposisi kelembagaan Polri.
Pernyataan mengejutkan itu disampaikan Listyo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang digelar di Senayan, Senin (26/1/2026). Dia mengatakan dirinya ditawari jabatan tersebut jika ia setuju struktur institusi Polri digeser ke bawah kementerian. Namun tawaran itu ia tolak demi menjaga nama baik serta marwah Korps Bhayangkara.
Baca Juga: Kapolri Terjunkan 10.759 Pasukan Bantu Pemulihan Banjir di Sumatera
"Di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, saya tegaskan bahwa saya menolak polisi berada di bawah kementerian, bahkan jika saya menteri khusus kepolisian lebih baik saya jadi petani," ujarnya dalam rapat kerja di Senayan, Senin (26/1/2026).
Risiko Fenomena Matahari Kembar
Jabatan politik tidak begitu penting bagi Listyo, di sisi lain ia mengatakan, bahwa jabatan kementerian kepolisian punya risiko besar salah satunya bisa memicu fenomena "matahari kembar" yang membuat otoritas serta birokratisasi menjadi tumpang tindih. Hal ini kata dia bakal berpengaruh pada respons keamanan nasional.
Kapolri memandang struktur Polri yang berada langsung di bawah Presiden sebagai warisan suci reformasi yang tak boleh dikhianati. Pemisahan dari TNI adalah langkah historis untuk membangun citra polisi sipil yang bertugas menjaga ketertiban sosial, bukan sekadar instrumen kekuasaan kementerian yang bersifat sektoral.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa fleksibilitas komando dalam situasi genting hanya bisa dijamin jika Polri melapor langsung kepada Kepala Negara. Kehadiran lapis birokrasi baru berupa kementerian dikhawatirkan akan membelenggu kelincahan korps Bhayangkara dalam memberikan perlindungan hukum dan pelayanan masyarakat yang cepat.
Pengawasan terhadap institusi pun dirasa sudah cukup kuat melalui mekanisme check and balances di DPR. Bagi Kapolri, pelibatan parlemen dalam pemilihan pimpinan Polri adalah katup pengaman demokrasi yang jauh lebih efektif dibandingkan menempatkan kepolisian di bawah kendali seorang menteri.
Baca Juga: Sepak Terjang Listyo Sigit Prabowo: Ajudan Jokowi yang Menjadi Kapolri
Dengan menolak menteri khusus, Jenderal Listyo Sigit memilih untuk mengukuhkan posisi Polri sebagai alat negara yang berdiri tegak di atas kepentingan publik dan amanat konstitusi.
