Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus berupaya mewujudkan program 3 juta rumah untuk masyarakat Indonesia. Berkenaan dengan hal itu, Kementerian PKP mengajak sejumlah elemen untuk berkolaborasi, mulai dari perusahaan BUMN hingga Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa dengan banyaknya perusahaan dan pengembang yang menjadi anggota, kontribusi Kadin terhadap program 3 juta rumah dinilai akan sangat besar. Salah satu kontribusi yang diusulkan Menteri Ara kepada Kadin ialah konsep central purchasing sebagai bagian dari efisiensi perusahaan.
Baca Juga: Mengenal Sosok Maruarar Sirait, Sang Menteri Pejuang Program 3 Juta Rumah
"Tolong Kadin siapkan konsep central purchasing. Contoh saja soal semen, bagaimana pengembang-pengembang yang ada di Kadin belanja semen bareng-bareng, misal ada 200 pengembang. Itu seharusnya ada efisiensi yang luar biasa," ungkap Menteri Ara di Kantor Kadin, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.
Ara menambahkan, konsep central purchasing tersebut juga dinilai akan menjadi peluang tersendiri bagi Kadin, tidak hanya secara bisnis, tetapi juga secara kontribusi optimal untuk perekonomian nasional.
"Saya pikir kalau melakukan itu akan sangat bermanfaat bagi anggota Kadin dan keuntungan perusahaan akan meningkat," lanjut Ara.
Bagaimanapun, kolaborasi yang dibangun Kementerian PKP bersama banyak elemen juga dalam menyiasati tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan program tersebut. Terlebih lagi, saat ini anggaran Kementerian PKP tahun 2025 mengalami efisiensi dari yang sebelumnya Rp5,27 triliun menjadi hanya Rp1,6 triliun.
Merespons ajakan Ara, Anindya N Bakrie selaku Ketua Umum Kadin Indonesia menyatakan bahwa Kadin siap untuk berkolaborasi membantu wujudkan program 3 juta rumah. Ia yakin bahwa target 3 juta rumah dapat tercapai dengan adanya kolaborasi.
"Tentu tidak mudah angkanya sangat besar 3 juta, tapi di sinilah Kadin sebagai kamar dagang dan industri harus memikirkan untuk kepentingan masyarakat luas," jawab Anin.
Anin menilai, salah satu hal penting dalam mewujudkan program ini adalah berinovasi dari sisi pendanaan, pembiayaan, dan lahan. Begitu juga dengan efisiensi proses birokrasi.
"Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian PKP supaya bisa memberikan masukan, tapi yang paling penting masukan yang bisa diimplementasi," tegas Anin lagi.
