Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto menggandeng berbagai pihak untuk masuk ke dalam koalisinya bakal berimbas pada postur kabinet kerja pemerintah.
Jika Prabowo sukses memboyong semua rival politik ke dalam koalisinya, maka jumlah kementerian di era Prabowo-Gibran diperkirakan akan bertambah menjadi 40 kementerian demi mengakomodir semua pihak dalam koalisi.
Jumlah ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo yang mencapai 34 menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga: Menanti Pertarungan Ahok Versus Anies Jilid II di Pilkada DKI 2024
Kabinet ini terdiri atas empat menteri koordinator dan 30 menteri bidang yang diumumkan pada 23 Oktober 2019 dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengaku pihaknya sebagai pengusung utama Prabowo-Gibran sama sekali tidak masalah dengan postur kabinet jumbo itu. Menurutnya, justru kinerja pemerintah semakin bagus jika kabinet kerja diisi banyak menteri.
“Kalau gemuk dalam konteks fisik orang itu kan memang tidak sehat. Tapi, dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus,” kata Habib sapaan Habiburokhman ketika dikonfirmasi wartawan Rabu (7/5/2024).
Habib mengatakan, untuk membangun negara sebesar Indonesia dibutuhkan kerja kolektif di kabinet pemerintah yang melibatkan banyak orang.
Jadi menurutnya kabinet gembuk yang mencapai 40 kementerian itu sama sekali tak menjadi soal. Dia bilang postur kabinet yang obesitas itu bukan sekedar mengakomodir keinginan politik para pendukung pemerintah, tetapi hal itu dilakukan demi kebaikan bangsa.
”Justru semakin banyak semakin bagus,” tuturnya.
Dari pengalamannya menjadi anggota DPR RI, Habib mengaku mendapat banyak masuk terkait kinerja kementerian yang tak berjalan maksimal karena tumpang tindih tugas tugas dan tanggung jawab. Habib mengatakan kementerian-kementerian terkesan sangat dipaksakan.
Habib mencontohkan, salah satu kementerian yang tumpang tindih itu adalah Kementerian Hukum dan HAM, banyak keditjenan yang berbeda satu sama lain.
Baca Juga: Wacana Presidential Club Gagasan Prabowo Tak Disambut Antusias PDI Perjuangan
Begitu juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kementerian itu mencampur dua bidang menjadi satu. Bahkan, kementerian tersebut pernah mempunyai dua mitra kerja di DPR.
”Tentu hal seperti itu harus disempurnakan,” tuturnya.
Penyempurnaan tersebut tentu akan berdampak pada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga.
”Itu merupakan konsekuensi. Yang jelas, praktik-praktik sebelumnya perlu penyempurnaan,” imbuhnya.
