Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, tampak membuka lebar pintu untuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke partai berlambang pohon beringin usai dipecat sebagai kader PDIP.
Ia pun meyakini jika ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka akan mempertimbangkan untuk masuk ke partai.
Baca Juga: PDIP Beraksi, Jokowi Bersuara...
Baca Juga: Catat! Jokowi dan Keluarga Bukan Lagi Bagian PDIP
Baca Juga: Krisis Kepercayaan Jadi Pemicu Rendahnya Partisipasi Pilkada Serentak 2024
"Pak Jokowi adalah orang yang merdeka, bebas, beliau bebas menentukan pilihan. Saya meyakini pak Jokowi pasti akan melakukan pertimbangan banyak, untuk masuk ke partai politik," katanya kepada wartawan, Kamis kemarin.
Selain itu, ia menilai jika Jokowi ingin kembali melanjutkan karir politiknya bersama Golkar, ia pun siap membuka pintu selebar-lebarnya.
"Bahwa kemudian Pak Jokowi setelah menimbang lalu merenung kemudian menentukan pilihan ke Golkar misalkan, tentu Golkar akan menerima dengan tangan terbuka sebagaimana Golkar menerima orang lain juga," katanya.
Karena itu, dirinya pun sangat menyambut baik jika Jokowi ingin bergabung bersama Golkar.
Namun, ia menegaskan jika partainya sangat terbuka bagi semua kelompok dan golongan.
"Orang biasa saja kita terima secara terbuka apalagi seorang mantan presiden, seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat," bebernya.
Diketahui, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan jika Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga sudah bukan bagian dari PDIP.
Hal tersebut dikatakan sekaligus menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut dirinya masih menyimpan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.
"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," katanya di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Rabu kemarin.
Lanjutnya, ia mengatakan jika keputusan tersebut lantaran Jokowi tidak sejalan dengan ideologi partai.
"Cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Bung Karno, sejak TNI saat kita membangun republik ini, sudah tidak lagi sejalan dalam pembicaraan maupun praktik-praktik politiknya," ujarnya.
Selain itu, ia juga menyebut ambisi kekuasaan menjadi faktor utama yang memisahkan Jokowi dari PDIP. "Ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti," tambahnya.
Kemudian, ia mengaku jika partainya pada 17 Desember 2024 akan menjatuhkan sanksi tegas kepada 27 orang kader yang terbukti melanggar disiplin.
"Mengingat pentingnya demokrasi yang berkeadilan agar otak pemerintahan bisa mewujudkan cita-cita bangsa tersebut, partai terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai," katanya.
"Kepada seluruh jajaran DPD dan DPC untuk melakukan evaluasi siapapun yang melanggar disiplin partai akan kita kenak
