Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencananya untuk mereformasi sistem perpajakan nasional dengan prinsip keadilan sosial. Dalam pidatonya memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025 di Jakarta, Prabowo menyatakan bahwa pajak yang besar akan ditujukan hanya kepada warga negara dengan penghasilan tinggi, sementara masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu khawatir terkena beban pajak berlebihan.
“Saya akan pelajari kembali masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar. Lu orang gajinya enggak besar, ngapain dipajaki gede-gede?” ujar Prabowo dalam pidato yang disambut tepuk tangan peserta aksi peringatan May Day.
Pernyataan ini mencerminkan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mendorong sistem perpajakan yang lebih progresif dan berkeadilan. Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya ingin menjadi pemimpin yang hadir di tengah rakyat kecil dan memastikan mereka tidak semakin terbebani di tengah tekanan ekonomi global.
Baca Juga: Prabowo Bakal Hapus Sistem Outsourcing, Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
Langkah ini diyakini akan menjadi bagian dari strategi fiskal untuk meningkatkan pendapatan negara, yang ditargetkan mencapai Rp3.005,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Pajak tetap menjadi tulang punggung pendapatan negara, namun Prabowo menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan dan pekerja.
Dalam konteks ini, pemerintahan mendatang juga disebut akan memperkuat upaya pemberantasan penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) oleh kelompok superkaya atau perusahaan besar. Pemerintah akan memanfaatkan teknologi dan sistem data terintegrasi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengumpulan pajak.
Dalam momen yang sama, Prabowo juga menyoroti pentingnya peran buruh dalam pembangunan nasional. Ia mengapresiasi kontribusi para pekerja dan menjanjikan bahwa pemerintahannya akan berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, termasuk melalui skema perpajakan yang lebih berpihak.
Baca Juga: Deretan Menteri-Menteri Prabowo yang Dinilai Paling Berprestasi
“Kita tidak ingin sistem yang menindas rakyat kecil. Pemerintah harus hadir untuk melindungi, bukan menekan,” ujar Prabowo, sembari menegaskan komitmennya terhadap cita-cita keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pancasila.
Rencana kebijakan perpajakan yang lebih progresif ini diharapkan dapat menurunkan ketimpangan sosial dan ekonomi, sekaligus meningkatkan penerimaan negara secara lebih efisien. Pemerintah juga didorong untuk melibatkan para ahli pajak, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan kebijakan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
